BALIKPAPAN – Isu pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan ketahanan pangan nasional menjadi sorotan utama dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “IKN dan Masa Depan Ketahanan Pangan Nasional” yang digelar Rembuk Pemuda Kalimantan Timur di Swiss-Belinn Balikpapan, Selasa (12/8/2025).
Acara yang menghadirkan akademisi, politisi, aktivis lingkungan, komunitas pemuda, dan pelaku sektor pariwisata ini bertujuan menggali tantangan sekaligus solusi terkait pengembangan IKN.
Wakil Ketua DPD Pemuda Tani Kaltim sekaligus Anggota DPRD Samarinda, Adnan Fardihan, menegaskan bahwa ketersediaan pangan di Kaltim masih defisit meski pertumbuhan ekonomi daerah cukup positif.
“Peningkatan ekonomi belum sepenuhnya diikuti kemajuan sektor pangan. Kita butuh dukungan nyata dan berkesinambungan untuk meningkatkan produktivitas pertanian,” ujarnya.
Adnan juga mengingatkan bahwa keberlanjutan pembangunan IKN tidak boleh mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat, terutama pangan. Ia mendorong generasi muda untuk menjadi agen perubahan melalui inovasi pertanian dan kewirausahaan pangan.
Sementara itu, Akademisi Universitas Balikpapan Mangara Maindando Gultom, mengungkap data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan luas lahan padi di Kaltim hanya sekitar 23 hektare, lebih kecil dari lahan ubi kayu.
“Kondisi ini mengindikasikan perlunya evaluasi pola pengelolaan lahan. Padi sebagai pokok masih sangat terbatas,” paparnya.
Mangara juga mengkritisi UU Cipta Kerja yang menurutnya terlalu sentralistik dan kerap mengabaikan potensi lokal. Ia menyoroti lemahnya pengawasan sektor pangan serta dampak ekologis pembangunan IKN, termasuk penebangan hutan masif.
“IKN harus memperhatikan ethics of right dan hak ulayat masyarakat adat yang terdampak,” tegasnya.
Dari perspektif lingkungan global, Mohammad Taufik dari Green Leaders Indonesia mengingatkan komitmen Indonesia pada Paris Agreement dan target penurunan emisi karbon dalam NDC. Ia menilai Kaltim menghadapi tantangan berat karena deforestasi tertinggi secara nasional dalam beberapa tahun terakhir.
“Deforestasi adalah warisan terburuk. Jika tidak diatasi, target iklim akan sulit tercapai,” ujarnya.
Taufik mendesak agar kebijakan pembangunan IKN selaras dengan komitmen lingkungan internasional dan melibatkan generasi muda sebagai garda terdepan perbaikan ekologi.
Diskusi tersebut menyepakati bahwa pembangunan IKN harus selaras dengan penguatan ketahanan pangan dan perlindungan lingkungan.
Kolaborasi lintas sektor, inovasi pertanian berbasis pemuda, dan peran pariwisata dalam mempromosikan pangan lokal disebut sebagai kunci menuju pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur. (Redaksi)
