BERAU — Anggota DPRD Berau, Sutami, mendesak PT Pertamina dan Pemerintah Kabupaten Berau untuk memperluas layanan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kepada nelayan. Desakan ini terutama ditujukan untuk kawasan pesisir selatan, seperti Talisayan dan Pulau Maratua, yang dinilai masih kekurangan akses terhadap BBM bersubsidi.
Saat ini, Kabupaten Berau memiliki satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) aktif di Buyung-Buyung dengan kapasitas penyaluran hingga 600 ton BBM per bulan. Sebuah SPBN lainnya sedang dalam tahap perencanaan di Merancang Ulu. Namun, menurut Sutami, fasilitas tersebut masih jauh dari cukup.
“Dari sekitar 10 ribu nelayan yang tersebar di Berau, hanya sekitar 1.200 orang yang dapat mengakses BBM subsidi dari SPBN. Ini berarti ada sekitar 8.800 nelayan yang belum terlayani,” kata Sutami saat ditemui pekan ini.
Dorongan Pembangunan di Lokasi Strategis
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Sutami mengusulkan pembangunan SPBN di beberapa titik strategis seperti Tanjung Batu, Batu Putih, Biduk-Biduk, dan Pulau Maratua. Menurut dia, keberadaan SPBN di lokasi-lokasi tersebut tidak hanya akan mempermudah akses nelayan terhadap BBM, tetapi juga mengurangi potensi kemacetan dan penyalahgunaan distribusi BBM.
“Permasalahan SPBN ini cukup kompleks. Kita harus mencegah terjadinya penumpukan dan penyimpangan distribusi. Penambahan SPBN adalah solusi jangka panjang yang akan menguntungkan semua pihak,” ujarnya.
Komunikasi dengan Pertamina
Sutami mengungkapkan bahwa komunikasi intensif telah dilakukan antara pihak pengusaha SPBN dan PT Pertamina. Ia memastikan bahwa beberapa titik seperti Buyung-Buyung, Merancang Ulu, dan Tanjung Batu sudah masuk dalam perencanaan pengembangan infrastruktur distribusi energi untuk nelayan.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Pertamina dan mereka menunjukkan itikad baik. Beberapa pengusaha SPBN di wilayah pesisir juga aktif menjalin komunikasi demi percepatan pembangunan ini,” jelasnya.
SPBN Dinilai Lebih Ideal
Sutami juga menekankan bahwa SPBN memiliki fungsi strategis yang tak bisa digantikan oleh SPBU biasa. Menurutnya, kebutuhan nelayan sangat berbeda dengan pengguna kendaraan darat karena intensitas penggunaan dan jarak tempuh saat melaut jauh lebih besar.
“SPBU hanya dirancang untuk kendaraan umum, sedangkan nelayan memiliki kebutuhan bahan bakar yang jauh lebih spesifik. Karena itu, SPBN harus lebih difokuskan untuk melayani mereka,” tegasnya.
DPRD Berau berharap komitmen pemerintah daerah dan Pertamina dapat segera diwujudkan dalam bentuk pembangunan SPBN baru yang merata di seluruh wilayah pesisir Berau. “Ini soal keadilan energi dan dukungan nyata terhadap sektor perikanan rakyat,” pungkas Sutami. (Fat/Redaksi)
