Berau – Anggota DPRD Berau, Abdul Waris, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja eksekutif dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Ia menilai masih banyak ketidaksesuaian antara narasi yang disampaikan pemerintah dan implementasi di lapangan.
“Mengutip Gus Dur, ‘lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan’. Saya rasa itu relevan dengan situasi kita sekarang,” ujar Waris kepada wartawan, Jumat (14/6/2025).
Waris menyebutkan, selama duduk di kursi legislatif, dirinya kerap menyaksikan paparan program pembangunan yang tampak menjanjikan di atas kertas, namun tidak terealisasi maksimal. Salah satu sektor yang menurutnya menjadi bukti ketimpangan itu adalah pariwisata.
Ia menyoroti ketimpangan alokasi anggaran antara dukungan pemerintah pusat dan daerah untuk sektor pariwisata. Menurutnya, dari usulan Rp50 miliar yang diajukan ke pusat, hanya Rp5 miliar yang akhirnya diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau.
“Dengan APBD Rp5,2 triliun, alokasi Rp5 miliar untuk pariwisata itu tidak mencerminkan keseriusan. Padahal, pariwisata bisa menjadi sektor unggulan,” kata Waris.
Ia menegaskan bahwa eksekutif, mulai dari bupati dan wakil hingga 47 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawahnya, harus memiliki pemahaman dan sinergi yang kuat dalam menjalankan visi dan misi pemerintahan.
“Jangan sampai OPD hanya mengejar penilaian baik di atas kertas. Jangan hanya ABS—asal bos senang,” sindirnya.
Waris berharap, kepala daerah yang baru dilantik nantinya dapat segera mengonsolidasikan seluruh OPD. Tujuannya, agar program-program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dapat diimplementasikan secara utuh.
“RPJMD dan RPJPD itu pedoman utama. Tinggal bagaimana diterjemahkan dengan baik dan konsisten oleh para OPD,” ujarnya.
Politikus Partai Demokrat itu menekankan pentingnya loyalitas aparatur sipil negara terhadap program kepala daerah, bukan sekadar pada figur personal.
“Pegawai itu tugasnya memahami arah kebijakan pemimpinnya, bukan sekadar menyenangkan pimpinan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah hasil, bukan narasi,” tutup Waris. (Redaksi)
