BERAU – Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Berau, Ayatullah Khomeiny, angkat bicara terkait polemik penyesuaian tarif layanan RSUD dr. Abdul Rivai. Menurutnya, kebijakan ini harus dilihat secara ilmiah dan proporsional sebagai bagian dari proses transisi menuju penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 Tahun 2024.
“Penyesuaian tarif yang terjadi bukan karena kegagalan manajemen rumah sakit, melainkan bagian dari evaluasi sementara dalam rangka memenuhi standar nasional yang ditetapkan pemerintah pusat,” ujar Ayatullah kepada media ini, Kamis (3/7/2025).
Ia menegaskan, pemerintah daerah sejatinya telah menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung transformasi layanan kesehatan. Salah satunya melalui pembangunan gedung baru RSUD yang kini telah memasuki tahap pemasangan peralatan medis, terutama di lantai satu untuk layanan UGD.
“Progres pembangunan RSUD baru dan rekrutmen SDM kesehatan adalah bukti konkret bahwa Pemkab Berau tidak tinggal diam. Ini adalah langkah strategis menuju pemenuhan standar KRIS,” lanjutnya.
Lebih lanjut, HMI Cabang Berau menyoroti bahwa narasi-narasi negatif di ruang publik cenderung mengabaikan konteks kebijakan nasional dan tantangan daerah. Ia menilai, rating rendah RSUD di Google lebih mencerminkan keterbatasan fasilitas dibandingkan kualitas pelayanan tenaga medis.
“Kita harus adil melihat situasi. Tenaga medis kita sudah bekerja dalam keterbatasan, dan mereka tetap mengabdi. RSUD juga sudah berkolaborasi dengan BPJS dan PERSI dalam menyusun rencana pemenuhan standar KRIS,” jelasnya.
Baca Juga: Wagub Kaltim Nyatakan Komitmen Dukung Ekonomi Kreatif Lewat Kolaborasi Bersama Wadah Ekraf
HMI juga menyampaikan kritik konstruktif kepada DPRD Berau, yang menurutnya terlalu cepat menarik kesimpulan soal buruknya manajemen. Ia berharap DPRD lebih fokus pada solusi, seperti mendorong revisi regulasi dan memastikan pendanaan RSUD berjalan optimal.
“Sudah saatnya kita bergeser dari pendekatan menyalahkan ke pendekatan memecahkan masalah. Pemkab dan DPRD harus bersinergi demi pelayanan kesehatan yang merata dan bermutu,” tutup Ayatullah.
Menurutnya, penyesuaian tarif ini bukan bentuk kegagalan, tetapi bagian dari proses menuju sistem layanan kesehatan yang lebih baik. Semua pihak diminta mendukung upaya pemenuhan standar KRIS demi kepentingan masyarakat Berau. (Redaksi)
