BERAU — Penanganan terhadap anak-anak terlantar dan putus sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Sosial (Dinsos) Berau masih mengandalkan pengiriman ke luar daerah, lantaran belum tersedia fasilitas khusus di Berau untuk mendukung pendidikan kelompok anak tersebut.
Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin, menilai bahwa potensi pembangunan sarana pendidikan di Berau cukup besar dan harus dimanfaatkan. Ia menyebutkan bahwa kemampuan keuangan daerah memungkinkan untuk merealisasikan pembangunan fasilitas seperti Balai Latihan Kerja (BLK) atau Panti Bina Remaja.
“Jika keuangan daerah memungkinkan, kami tentu mendukung pembangunan fasilitas ini,” ujar Thamrin.
Efisiensi dengan Fasilitas Pembinaan di Berau
Thamrin mengungkapkan bahwa keberadaan fasilitas pembinaan di Berau akan jauh lebih efisien dibandingkan harus mengirim anak-anak terlantar ke luar daerah. Hal ini akan menghemat anggaran sekaligus memberikan lebih banyak ruang untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) lokal.
“Fasilitas pembinaan di Berau lebih efisien dan bermanfaat dalam jangka panjang. Ini akan memberi ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan keterampilan dan mempersiapkan diri ke dunia kerja,” tambah Thamrin.
BLK untuk Pengembangan Keterampilan Masyarakat
Thamrin juga menambahkan bahwa BLK tidak hanya bermanfaat bagi anak-anak putus sekolah, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh generasi muda yang ingin meningkatkan keterampilan untuk siap terjun ke dunia kerja. Fasilitas ini juga bisa diakses oleh masyarakat yang ingin meningkatkan kapasitas mereka.
Peningkatan Kualitas SDM di Berau
Menurut Thamrin, pembangunan fasilitas pembinaan ini sangat penting dalam rangka peningkatan kualitas SDM di Berau, sehingga anak-anak dan masyarakat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengembangkan potensi diri dan berkontribusi pada perekonomian daerah.
Masalah Anak Jalanan dan Anak Punk di Berau
Di sisi lain, permasalahan anak jalanan dan anak punk di Berau semakin kompleks. Dinas Sosial (Dinsos) Berau mengaku kesulitan menangani masalah ini, mengingat terbatasnya sarana dan program pembinaan yang ada. Selama ini, upaya yang dilakukan hanya sebatas memulangkan mereka ke daerah asal atau mengirimkan mereka ke panti sosial di luar Berau.
Kepala Dinas Sosial Berau, Iswahyudi, mengakui bahwa keterbatasan sarana dan program pembinaan di daerah menjadi hambatan utama dalam menangani masalah ini.
“Untuk menangani masalah anak jalanan dan anak punk, kami membutuhkan fasilitas yang memadai agar mereka bisa mendapatkan pembinaan yang lebih baik di Berau,” ujar Iswahyudi.
