BERAU – Jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Berau (Kalimantan Timur) dan Kabupaten Bulungan (Kalimantan Utara) kembali menjadi sorotan. Kondisinya yang rusak parah di banyak titik membuat akses vital antarprovinsi ini semakin terhambat.
Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menegaskan bahwa kendala anggaran seharusnya tidak menjadi alasan untuk berdiam diri. Ia mendorong pemerintah daerah, baik Berau maupun Bulungan, agar bersatu dalam memperjuangkan perbaikan jalur strategis tersebut.
“Kalau menunggu pusat bertindak sendiri, prosesnya akan terlalu lama. Dua daerah harus satu suara dalam mendorong percepatan perbaikan,” kata Sumadi, Senin (9/6/25)
Baca Juga: Frans Lewi Dorong Pemerataan Infrastruktur di Pesisir Selatan Berau
Diketahui, pemerintah pusat hanya mengucurkan anggaran sebesar Rp18 miliar pada tahun 2025 untuk pemeliharaan ruas tersebut. Sementara itu, dari total 36 titik kerusakan, sebanyak 20 di antaranya masuk kategori rusak berat. Anggaran yang ada hanya cukup untuk penanganan ringan di empat titik prioritas.
Menurut Sumadi, keterlibatan langsung pemerintah daerah dalam menyuarakan kebutuhan perbaikan bisa memperkuat posisi tawar di hadapan Kementerian PUPR. Apalagi jalan tersebut merupakan satu-satunya jalur darat yang menghubungkan Kaltim dan Kaltara.
“Ini bukan hanya tentang jalan rusak, tapi menyangkut logistik antarprovinsi dan keselamatan masyarakat. Kolaborasi adalah kunci,” tegasnya.
Ia berharap komunikasi lintas kabupaten bisa segera dibangun untuk menyusun strategi bersama, termasuk mengawal proses pengajuan tambahan anggaran ke pemerintah pusat.
“Sinergi seperti ini yang dibutuhkan agar pembangunan tidak terus tertunda,” tutupnya. (Fat/Redaksi)
