BERAU – Meskipun kebijakan Cek Kesehatan Gratis (CGK) sudah diluncurkan pemerintah pusat pada 10 Februari 2025 untuk meningkatkan akses layanan kesehatan di seluruh Indonesia, program ini belum terealisasi di Kabupaten Berau.
Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Elita Herlina, menyoroti lambannya implementasi kebijakan ini di daerahnya. Menurutnya, meskipun program tersebut memiliki tujuan mulia untuk memberikan layanan kesehatan dasar kepada masyarakat, pelaksanaannya di Berau belum memenuhi harapan.
“Program ini sangat baik dan penting, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan dasar. Namun, di Berau penerapannya masih jauh dari yang diharapkan,” ujar Elita, Senin (14/4/2025).
Elita meminta agar organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program CGK. Ia khawatir program ini bisa disalahgunakan dan tidak memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat.
“Jangan sampai program ini hanya menjadi formalitas tanpa memberikan dampak positif bagi masyarakat. Harus ada pengawasan yang serius,” tambahnya.
Politisi dari Partai Golkar itu juga mendesak pemerintah daerah untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar Berau dapat memperoleh perhatian lebih dalam pelaksanaan program nasional ini. Ia menekankan pentingnya penguatan fasilitas kesehatan, peningkatan jumlah tenaga medis, serta sistem administrasi yang lebih efisien untuk mendukung keberhasilan CGK.
“Jangan sampai kebijakan yang baik ini hanya menjadi wacana tanpa dampak nyata di lapangan,” tutup Elita.
