BERAU – Dalam kunjungan resesnya ke wilayah pesisir Kabupaten Berau, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Makmur HAPK, kembali menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di kawasan terpencil dan pesisir. Kegiatan ini menjadi wadah bagi Makmur untuk menyerap langsung aspirasi warga yang selama ini masih mengalami kesenjangan akses terhadap layanan dasar.
Menurut Makmur, mayoritas keluhan masyarakat yang disampaikan berkaitan erat dengan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti layanan kesehatan, pendidikan, ketersediaan air bersih, hingga pasokan listrik yang stabil. Sebagai daerah dengan potensi pariwisata unggulan, ia menilai pesisir Berau seharusnya menjadi prioritas pembangunan.
“Selama reses, banyak masyarakat menyampaikan keluhan tentang keterbatasan infrastruktur dasar. Mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, sampai listrik yang belum merata. Ini harus menjadi perhatian serius, baik oleh pemerintah kabupaten maupun provinsi,” kata Makmur.
Sebagai mantan Bupati Berau dua periode, Makmur menyampaikan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang masih tertinggal secara infrastruktur.
“Mereka (pemerintah) sudah diberi amanah oleh rakyat, maka sudah seharusnya memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai daerah pesisir terus-menerus tertinggal,” tegasnya.
Baca Juga: Penangkapan Pasutri Terduga Teroris di Tanjung Redeb, Ini Kata Kepolisian
Di tengah keluhan masyarakat tersebut, Makmur turut memberikan apresiasi kepada PT PLN yang dinilainya telah bergerak cepat menangani persoalan kelistrikan, terutama melalui program listrik gratis untuk warga prasejahtera.
“Saya melihat langsung bagaimana PLN menyerahkan bantuan listrik secara simbolis. Ini langkah konkret yang patut diapresiasi. Masyarakat sangat terbantu,” ungkapnya.
Namun, ia juga menyoroti adanya tantangan dari sisi geografis yang menjadi penghambat pemerataan akses listrik di sejumlah wilayah pesisir. Oleh sebab itu, menurutnya peran aktif pemerintah daerah sangat diperlukan untuk membuka akses, agar program-program seperti listrik gratis dari PLN dapat menjangkau lebih luas.
“Pemerintah harus ikut membuka akses infrastruktur, sehingga PLN bisa menjangkau daerah-daerah yang masih terisolasi. Kita juga melihat, surat keterangan (suket) untuk sambungan listrik juga sudah mulai banyak diterbitkan. Ini langkah yang bagus,” tutup Makmur.
Ia pun berharap, hasil reses ini bisa menjadi bahan pertimbangan serius dalam perencanaan pembangunan ke depan, agar masyarakat pesisir tak lagi merasa menjadi warga kelas dua di tengah gencarnya geliat pariwisata Berau. (Redaksi)
