JAKARTA – Upaya pemerintah dalam memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus digenjot melalui pengembangan sistem digital terpadu bernama SAPA UMKM. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman, menegaskan bahwa sistem ini akan menjadi pintu masuk utama bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan layanan, pendampingan, hingga perlindungan usaha.
Menurut Maman, SAPA UMKM dirancang untuk menghimpun data pelaku usaha secara lebih akurat, sekaligus memetakan kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi.
“Syarat pertama agar UMKM bisa teridentifikasi adalah dengan melakukan onboarding ke sistem kami. Dari sana, kami bisa memberikan pelayanan yang maksimal,” ujarnya saat membuka Rakornas Kadin Bidang Koperasi dan UMKM di Jakarta, Selasa (19/8) malam.
Ia menargetkan 40 juta UMKM dapat terdaftar dalam sistem ini. Dengan basis data yang terintegrasi, pemerintah bisa lebih cepat mengidentifikasi kendala yang dihadapi pelaku usaha, mulai dari legalitas hingga sertifikasi produk. Misalnya, UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) akan langsung diarahkan untuk mengurusnya melalui lembaga terkait.
Hal serupa juga berlaku bagi kebutuhan sertifikasi halal maupun izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
“Dengan sistem ini, kita bisa memetakan secara utuh. Kalau ada yang belum punya NIB, sistem akan otomatis menghubungkan ke BKPM. Begitu juga dengan kebutuhan sertifikasi lainnya,” katanya.
Maman menegaskan bahwa kewajiban pendaftaran SAPA UMKM bukanlah upaya mempersulit, melainkan bentuk perlindungan dan kemudahan bagi para pelaku usaha. Melalui integrasi data, pemerintah bisa menyalurkan berbagai insentif, subsidi, hingga pembiayaan yang lebih tepat sasaran.
“Ini adalah simbiosis mutualisme antara pemerintah dan UMKM. Kami ingin memastikan pelaku usaha mendapatkan pelayanan terbaik,” jelasnya.
Pembangunan SAPA UMKM ditargetkan rampung akhir tahun ini. Sistem ini juga dirancang untuk memperbarui data Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) UMKM secara dinamis dan real time. Beberapa fitur yang disiapkan meliputi akses pembiayaan, pengurusan sertifikasi, fasilitas pemasaran dan marketplace, hingga pendampingan usaha melalui pelatihan.
Selain itu, SAPA UMKM diharapkan mempermudah proses verifikasi penerima subsidi, termasuk pajak usaha 0,5 persen, serta menjadi basis integrasi data UMKM secara nasional.
“Harapannya, dengan sistem ini, daya saing UMKM Indonesia semakin meningkat dan mampu menembus pasar yang lebih luas,” tutup Maman. (Redaksi)
