MAHAKAM ULU – Lonjakan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) kian memukul daya beli masyarakat. Warga di wilayah perbatasan Kalimantan Timur ini menghadapi tekanan ekonomi berat akibat distribusi logistik yang mahal dan tidak stabil.
Harga bahan pokok di Kabupaten ini jauh melampaui harga rata-rata provinsi. Satu karung beras isi 25 kilogram, misalnya, dijual hingga Rp1,2 juta. Sementara itu, tabung gas LPG 3 kilogram bisa menyentuh harga Rp400 ribu angka yang nyaris lima kali lipat dari harga normal.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memang telah mengirimkan bantuan sembako sebagai upaya tanggap darurat. Namun, langkah ini dinilai belum menyentuh akar permasalahan. Solusi yang ditawarkan dianggap hanya bersifat sementara dan belum menjawab kebutuhan mendasar masyarakat di daerah yang baru ini.
“Pemerintah seolah baru bertindak setelah masalah ramai diperbincangkan. Pendekatannya masih seperti pemadam kebakaran,” ujar Purwadi, pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul), saat dimintai tanggapan.
Ia menyoroti bahwa kondisi geografis Mahulu yang ekstrem memang memerlukan penanganan jangka panjang. Menurutnya, setiap tahun Mahulu menghadapi pola yang sama: saat musim hujan, akses terputus akibat banjir; ketika kemarau, harga bahan pokok melonjak akibat pasokan terhambat.
“Setiap tahun hanya kirim sembako. Itu bukan solusi. Yang dibutuhkan Mahulu adalah perubahan sistemik dan berkelanjutan,” tegasnya.
Purwadi menekankan pentingnya pembangunan akses jalan darat sebagai solusi utama untuk mengatasi persoalan logistik di Mahulu. Menurutnya, jalur darat yang memadai akan memangkas biaya distribusi dan membuka keterisolasian wilayah.
“Tak perlu jalan tol, cukup jalan layak yang bisa dilalui sepanjang tahun. Itu sudah cukup membantu mobilitas barang dan orang,” jelasnya.
Sayangnya, pembangunan akses darat menuju Mahulu masih mandek. Pemerintah pusat dan daerah saling melempar tanggung jawab soal status jalan, sementara masyarakat terus menjadi korban keterlambatan pembangunan.
“Dana ratusan miliar sudah digelontorkan, tapi hasilnya minim. Seharusnya ada anggaran khusus dan komitmen nyata untuk menuntaskan akses jalan ke Mahulu,” kritiknya.
Sebagai bentuk protes keras, Purwadi bahkan menantang Gubernur dan para pejabat terkait untuk tinggal sebulan di Mahulu, agar bisa merasakan langsung kesulitan warga.
“Coba mandi pakai air kuning bercampur minyak, atau tidur tanpa AC karena genset tak mampu menyalakan listrik lebih dari jam 12 malam. Itu kenyataan di Mahulu,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa transportasi sungai tetap penting, namun jalur darat harus segera tersedia sebagai opsi utama, terutama pada musim kemarau.
“Jangan sampai kepala dinas sudah dua dekade menjabat, tapi status jalan ke Mahulu masih belum jelas. Bayi umur tiga bulan saja sudah bisa dilihat jenis kelaminnya lewat USG, masa jalan ke Mahulu masih belum ketahuan nasibnya?” tutupnya dengan nada menyindir. (Redaksi)
