BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau bersama DPRD resmi menyepakati arah kebijakan pembangunan daerah untuk tahun 2026 melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kesepakatan ini menjadi pijakan utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Rapat paripurna yang digelar di ruang utama DPRD Berau, Jumat (15/8/2025), dipimpin Ketua DPRD Berau Dedi Octo Nooryanto dan dihadiri 24 dari 30 anggota dewan, memenuhi syarat kuorum. Turut hadir Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, jajaran Forkopimda, kepala OPD, dan unsur sekretariat dewan.
Ketua DPRD Dedi Okto Nooryanto menjelaskan bahwa dokumen KUA-PPAS 2026 disusun melalui tahapan panjang. Dimulai dari pembahasan di komisi bersama mitra kerja, dilanjutkan evaluasi Badan Anggaran (Banggar), hingga pertemuan gabungan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Hasilnya kemudian dirumuskan dan disepakati hari ini. Ini adalah bentuk komitmen bersama untuk merencanakan pembangunan daerah secara terarah dan terukur,” tegas Dedi. Ia pun mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang terlibat.
Bupati Sri Juniarsih Mas menilai kesepakatan ini sebagai bukti nyata sinergi eksekutif dan legislatif. Ia merinci, ada tujuh program prioritas pembangunan Berau tahun depan:
- Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan.
- Menjaga keamanan, kedamaian, dan demokrasi di daerah.
- Pengentasan kemiskinan dan penguatan perlindungan sosial.
- Reformasi birokrasi dengan orientasi pelayanan publik yang lebih baik.
- Pembangunan konektivitas dan infrastruktur publik yang berkualitas.
- Peningkatan ketangguhan daerah menghadapi bencana.
- Pengembangan ekonomi unggulan berbasis inovasi hijau dan teknologi bersih.
Sri juga memaparkan proyeksi anggaran KUA-PPAS 2026: pendapatan daerah sebesar Rp4,182 triliun, belanja Rp4,764 triliun, serta pembiayaan Rp581,7 miliar. Dana itu akan diarahkan untuk operasional SKPD, gaji ASN, bantuan keuangan ke kampung, serta program strategis di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan, air bersih, penurunan stunting, hingga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Meski begitu, Sri mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran membuat semua pihak perlu bijak dalam menetapkan prioritas.
“Belum semua usulan bisa diakomodir tahun ini. Yang belum terpenuhi akan kita perhatikan pada tahun berikutnya,” ujarnya.
Menurutnya, membangun Berau tidak bisa hanya dilakukan pemerintah daerah. Dukungan DPRD dan seluruh elemen sangat penting.
“Sehingga sinergi ini dapat mewujudkan Berau yang maju, unggul, dan sejahtera,” pungkasnya. (Redaksi)
