BERAU – Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Berau, Sumadi, menanggapi serius adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang berdampak pada kemampuan fiskal daerah dalam menyusun anggaran 2026.
Ia berharap kondisi tersebut tidak berlangsung lama dan dapat kembali normal pada tahun anggaran berikutnya, mengingat Berau merupakan daerah dengan sumber daya alam yang besar dan berkontribusi signifikan bagi negara.
“Kita ketahui bahwa kita terdapat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang mudah-mudahan hanya di tahun 2026 nanti dan tahun selanjutnya kembali normal. Apalagi kita daerah yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang luar biasa,” ujarnya.
Menurutnya, situasi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran. Ia menilai bahwa dalam kondisi fiskal yang terbatas, Pemkab Berau harus memprioritaskan sektor yang benar-benar berdampak langsung pada masyarakat, terutama infrastruktur dasar yang masih memerlukan peningkatan.
“Maka kami harapkan pemerintah dapat memprioritaskan infrastruktur dasar seperti jalan-jalan yang memang masih perlu perbaikan,” katanya.
Sumadi menambahkan bahwa sejumlah ruas jalan di kampung maupun kecamatan masih memerlukan perhatian serius akibat kerusakan yang mengganggu aktivitas warga. Ia menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur dasar bukan hanya memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, termasuk distribusi hasil pertanian dan potensi usaha masyarakat.
Selain itu, pemotongan DBH disebut sebagai momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran. Sumadi menekankan bahwa situasi ini harus dijadikan pelajaran agar pengeluaran daerah lebih terukur, tepat sasaran, dan diarahkan pada kebutuhan prioritas yang memberikan manfaat langsung.
“Efisiensi ini menjadi pelajaran bagi kita agar dapat menggunakan anggaran dengan tujuan yang tepat dan efektif yang berdampak langsung ke masyarakat,” jelasnya.
Ia juga meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan evaluasi mendalam terhadap program kerja agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran atau kegiatan yang kurang memberikan nilai tambah. Menurutnya, kebijakan efisiensi tidak selalu berarti pemotongan program, melainkan fokus pada hasil yang benar-benar memberikan dampak.
Pihaknya menegaskan bahwa DPRD tetap akan mengawal proses penyusunan APBD 2026 agar tetap akuntabel dan sesuai kebutuhan masyarakat. Ia berharap komunikasi intensif antara legislatif dan eksekutif dapat terus dijaga untuk memastikan prioritas anggaran tepat sasaran.
“Kita harus tetap optimis meski ada pemotongan DBH. Yang penting, anggaran digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (ADV)
