SAMARINDA – HMI Kaltim-Kaltara menyampaikan ucapannya terhadap peringatan Hari Bhayangkara ke-79 yang jatuh pada 1 Juli 2025 menjadi momen penting untuk mengevaluasi kembali peran dan kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
Namun, Ketua Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalimantan Timur-Kalimantan Utara, Ashan Putra Pradana memiliki beberapa sorotan terhadap kinerja Polri.
Dirinya menegaskan bahwa masih terdapat praktik-praktik represif oleh aparat dalam’ merespons aksi demonstrasi dan kegiatan sipil yang sah secara konstitusional.
“Peringatan seperti ini seharusnya tidak hanya diisi dengan seremoni dan pujian, tetapi juga menjadi ruang refleksi terhadap berbagai persoalan yang belum terselesaikan di tubuh Polri, khususnya yang berkaitan dengan pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan,” ujar Ashan saat diwawancarai, Selasa (1/7/2025).
Ia menyoroti sejumlah kejadian yang memperlihatkan tindakan berlebihan dari oknum aparat dalam merespons unjuk rasa. Hal ini menurutnya bertolak belakang dengan semangat reformasi kepolisian yang selama ini digaungkan.
“Kami mencermati, masih ada pola kekerasan yang digunakan dalam mengatasi aksi mahasiswa, buruh, hingga masyarakat adat. Ini menjadi catatan serius, karena bukan hanya merusak citra institusi, tapi juga menodai prinsip demokrasi,” tegas Ashan.
Baca Juga: Taken MoU Dengan BPOM RI, PB HMI Siap Wujudkan Ketahanan Kesehatan Nasional
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa reformasi Polri harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan hanya menjadi slogan kosong. Menurutnya, penting bagi institusi kepolisian untuk menunjukkan keberpihakan pada nilai keadilan dan hak asasi manusia dalam setiap lini pelayanan.
“HMI memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawasi proses reformasi Polri. Kami mengajak masyarakat sipil turut mendorong pembenahan kelembagaan yang menjadikan kepolisian sebagai pelindung rakyat, bukan alat represi kekuasaan,” ucapnya.
Ashan berharap, momentum Hari Bhayangkara tahun ini menjadi titik awal untuk memperkuat komitmen Polri dalam menjalankan tugas secara humanis dan demokratis.
“Kami ingin melihat Polri menjadi institusi yang dicintai karena sikap adil dan pendekatan yang merangkul rakyat. Bukan ditakuti karena kekuasaan yang berlebihan,” tutupnya. (Redaksi)
