SAMARINDA – Ribuan mahasiswa bersama elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Mahakam terus mematangkan persiapan menuju aksi besar pada Senin, 1 September 2025. Konsolidasi akbar digelar selama dua hari di GOR 27 September Universitas Mulawarman, Kamis (28/8) hingga Jumat (29/8), sebagai ruang koordinasi dan penyamaan sikap menjelang unjuk rasa.
Rencana aksi tersebut akan diawali dengan titik kumpul di Islamic Center Samarinda dan dilanjutkan dengan demonstrasi utama di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Isu-isu strategis yang diangkat mencakup evaluasi kinerja DPR RI, reformasi kepolisian, hingga penegakan hukum yang dinilai semakin menjauh dari kepentingan rakyat.
Menurut Renaldi Saputra, perwakilan Gebrak Kaltim yang ditunjuk sebagai Jenderal Lapangan Aliansi Mahakam, gerakan ini lahir dari keresahan masyarakat yang semakin besar terhadap arah kebijakan negara. Ia menegaskan, DPR dan Polri tidak boleh terus abai terhadap suara rakyat.
Presiden memiliki mandat tertinggi untuk melakukan perubahan. Jika tetap bungkam dan tidak merespons kondisi di lapangan, maka kami khawatir semakin banyak korban yang jatuh.
“Presiden harus berani melakukan reformasi total terhadap Polri dan DPR RI. Jika tidak, rakyat akan mengambil sikap lebih tegas,” ujarnya.
Renaldi menambahkan, aksi 1 September menjadi pengingat bahwa lembaga negara semestinya berpihak kepada rakyat. Polri adalah pelayan masyarakat, ia harus lebih rendah dari masyarakat.
“Jika, DPR RI adalah Dewan Perwakilan Rakyat, artinya harus mendengarkan keresahan publik, bukan justru memperkaya diri atau kelompoknya,” tegasnya.
Sejalan dengan itu, Jamil Nur, Presiden BEM FISIP Unmul sekaligus perwakilan Mahasiswa Penggerak Mulawarman (MPM), menilai konsolidasi ini bukan hanya forum teknis aksi, melainkan juga proses pendidikan politik. Melalui forum ini, mahasiswa diajak memahami substansi tuntutan agar nantinya mampu menyampaikan pesan dengan lebih solid.
“Dari konsolidasi ini akan lahir pencerdasan politik di kampus masing-masing. Harapannya, saat turun ke jalan, para pimpinan daerah bisa menemui mahasiswa dan mendengar aspirasi yang kami bawa,” tuturnya.
Aliansi Mahakam sendiri telah merumuskan 11 tuntutan utama. Beberapa di antaranya meliputi evaluasi menyeluruh terhadap DPR RI, reformasi Polri, penghentian kriminalisasi masyarakat adat, penegakan supremasi hukum, serta penolakan terhadap segala bentuk represifitas aparat.
Konsolidasi diakhiri dengan satu kesepakatan: suara rakyat tidak boleh terus diabaikan. Aliansi berharap aksi 1 September mendatang menjadi momentum penting bagi mahasiswa dan masyarakat Kalimantan Timur untuk menyuarakan keresahan langsung di hadapan wakil rakyat.
“Suara rakyat adalah mandat tertinggi. Kami akan memastikan bahwa aspirasi itu bergema tidak hanya di Samarinda, tapi juga sampai ke tingkat nasional,” pungkasnya. (Ahmad/Redaksi)
