BERAU – Perubahan status Kampung Mapulu dari kategori tertinggal menjadi kampung berkembang menjadi capaian penting bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.
Keberhasilan ini tidak lepas dari meningkatnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau yang setiap tahun menunjukkan tren kenaikan. Namun, meskipun terdapat kemajuan, DPRD menilai masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan agar pembangunan di Kampung Mapulu berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menegaskan bahwa peningkatan status kampung bukan hanya soal label atau kategori, tetapi harus dibarengi dengan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Ia menekankan perlunya penyusunan masterplan pembangunan secara bertahap agar setiap program benar-benar menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
“Pembangunan harus dilakukan secara bertahap dan mengutamakan kebutuhan paling mendesak terlebih dahulu,” ungkapnya.
Menurutnya, langkah awal yang harus dilakukan adalah penataan permukiman. Subroto menyarankan keterlibatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) untuk menyusun perencanaan yang terarah, terutama mengenai kebutuhan infrastruktur dasar seperti akses jalan, air bersih, drainase, hingga fasilitas sosial penunjang kesejahteraan warga.
“Dinas Perkim harus menyusun perencanaan infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat agar pembangunan lebih terarah dan memberikan hasil nyata,” tegasnya.
Subroto, yang juga merupakan politisi Partai Golkar, menilai bahwa dengan besarnya APBD Berau tahun 2025, sudah sepantasnya Kampung Mapulu mendapat perhatian lebih, terutama dalam hal alokasi anggaran pembangunan.
Ia menilai, peningkatan status kampung harus menjadi pintu masuk bagi percepatan pembangunan di sektor permukiman, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa pembangunan tidak dapat terus-menerus bergantung pada APBD. Kolaborasi dan alternatif pendanaan menjadi langkah strategis untuk mempercepat realisasi pembangunan di Mapulu.
“Pembangunan di Kampung Mapulu tidak bisa hanya bergantung pada APBD. Harus ada upaya menggandeng pihak ketiga sebagai alternatif pembiayaan,” tandasnya. (ADV/Zahra/Redaksi)
