BERAU – Ketua DPRD Berau DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, kembali mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau agar serius menata pelayanan kesehatan, terutama di wilayah pedalaman. Menurutnya, distribusi tenaga medis saat ini masih timpang dan sangat berdampak pada akses kesehatan masyarakat kampung.
Dalam pernyataannya kepada wartawan, Dedy Okto menegaskan bahwa laporan tentang minimnya dokter umum di sejumlah Puskesmas pedalaman bukanlah isapan jempol.
“Saya juga sudah menerima sejumlah laporan terkait keterbatasan tenaga medis, khususnya dokter umum di beberapa Puskesmas yang ada di pedalaman,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten Berau untuk segera menindaklanjuti masalah ini dengan langkah nyata. Salah satu usulan yang ia angkat adalah rotasi tenaga medis sebagai solusi sementara agar pelayanan tidak lumpuh di wilayah terpencil.
“Rotasi tenaga medis bisa menjadi salah satu solusi sementara. Intinya harus ada langkah cepat, karena penyakit dan kondisi pasien tidak bisa ditebak,” tegasnya.
Baginya, akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak merupakan hak dasar seluruh warga Berau, tak terkecuali mereka yang tinggal jauh dari pusat kota. Dia berharap bahwa Pemkab akan mengevaluasi secara menyeluruh penempatan tenaga medis, sehingga tidak ada lagi area yang “terlupakan”.
“Kita ingin semua masyarakat, baik di kota maupun kampung, punya kesempatan yang sama mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” katanya.
Selain itu, Dedy menyatakan bahwa DPRD akan mengawal isu ini dengan serius. Menurutnya, persoalan kekurangan dokter di pedalaman harus menjadi prioritas dalam pembahasan anggaran dan penyusunan program kesehatan di tingkat daerah.
“Kami akan kawal dan dorong ini jadi fokus bersama. Kesehatan adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda-tunda,” tutupnya.
Ketegasan ini semakin diperkuat dengan sorotan Dedy terhadap rencana pembangunan rumah sakit swasta di Berau. Ia menyatakan dukungannya terhadap pendirian fasilitas kesehatan swasta, dengan alasan persaingan dapat mendorong rumah sakit milik pemerintah untuk meningkatkan mutu pelayanan.
Langkah Dedy Okto ini menjadi sinyal kuat bahwa DPRD Berau memperjuangkan pemerataan layanan kesehatan sebagai bagian dari upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (ADV)
