BERAU – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Berau memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi strategis terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Golkar, Ratna Kalalembang, saat Rapat Paripurna DPRD Berau beberapa waktu lalu.
Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan anggaran oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ratna menilai bahwa program pembangunan daerah harus lebih tepat sasaran, terencana, serta berdampak nyata bagi masyarakat.
“Kami menyarankan seluruh OPD untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan anggaran dan kinerja pengawasan, agar pengelolaan APBD 2026 sesuai dengan arah tujuan pembangunan Kabupaten Berau dan dapat benar-benar mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, evaluasi terhadap serapan anggaran tahun sebelumnya juga perlu menjadi perhatian agar tidak terjadi kembali tumpang tindih program, keterlambatan realisasi kegiatan, maupun anggaran yang tidak memberikan manfaat maksimal.
Selain membahas optimalisasi anggaran, Fraksi Golkar juga memberikan perhatian khusus terhadap penataan regulasi perpajakan daerah melalui Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang juga dibahas dalam rapat tersebut. Ratna menegaskan bahwa pajak daerah harus memiliki landasan yang kuat, transparan, dan berpihak kepada pembangunan.
“Untuk perda pajak, kami mengusulkan bahwa pajak tersebut harus menjadi pemungutan yang sah dan diperuntukkan untuk pembangunan serta kemajuan daerah,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa perbaikan payung hukum perpajakan daerah diharapkan mampu menciptakan sistem tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan profesional.
“Regulasi ini harus menjadi pedoman dan landasan hukum yang jelas untuk pajak dan retribusi daerah,” lanjutnya.
Fraksi Golkar menilai bahwa sinkronisasi antara regulasi, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan menjadi kunci keberhasilan APBD 2026. Penguatan koordinasi antar sektor dan transparansi anggaran disebut menjadi langkah wajib dalam memastikan efektivitas penggunaan dana publik.
Ratna menyampaikan komitmen Fraksi Golkar untuk terus mengawal kebijakan yang pro terhadap kepentingan masyarakat luas.
“Kami akan terus mendukung kebijakan yang sejalan dengan aspirasi masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan Berau,” tandasnya. (ADV)
