JAKARTA – Kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dipastikan kembali kondusif setelah tercapainya kesepakatan islah antara Rais Aam KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.
Kesepakatan tersebut mengakhiri dinamika internal yang sempat mencuat ke ruang publik dan menimbulkan beragam spekulasi mengenai masa depan kepengurusan organisasi Islam terbesar di Indonesia itu.
Islah yang dicapai kedua pimpinan tertinggi PBNU itu disambut positif oleh berbagai pihak di internal Nahdlatul Ulama. Dengan adanya perdamaian tersebut, kepengurusan PBNU disebut akan kembali berjalan sebagaimana semula, tanpa adanya perubahan pada posisi strategis, baik Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, maupun Rais Aam.
Meski demikian, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa hingga kini belum ada keputusan resmi terkait langkah konkret pascaislah. Menurutnya, seluruh hal teknis dan arah organisasi ke depan masih menunggu pembahasan langsung antara Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.
“Mudah-mudahan, insyaallah nanti pada waktu-waktu mendatang akan ada pembicaraan yang lebih lanjut,” ujar Gus Ipul sebagaimana dikutip dari laporan CNN Indonesia.
Ia menambahkan, komunikasi lanjutan menjadi kunci untuk memastikan soliditas organisasi tetap terjaga. Gus Ipul menekankan bahwa keputusan-keputusan penting akan diambil secara bersama oleh pimpinan tertinggi PBNU.
“Intinya nanti Rais Aam bersama-sama dengan Ketua Umum akan membicarakan lebih lanjut apa yang akan kita lakukan ke depan,” katanya.
Lebih lanjut, Gus Ipul mengimbau seluruh warga Nahdlatul Ulama dan masyarakat luas agar tidak berspekulasi berlebihan serta bersabar menunggu penjelasan resmi dari KH Miftachul Akhyar dan Gus Yahya. Menurutnya, sikap tenang dan dewasa diperlukan agar suasana organisasi tetap kondusif.
“Ya nanti akan dibicarakan lebih lanjut. Belum bisa dipastikan sekarang. Tunggu Kiai Miftachul Akhyar dengan Gus Yahya. Nanti akan disampaikan pada saatnya,” jelasnya.
Dengan tercapainya islah tersebut, PBNU diharapkan dapat kembali fokus menjalankan peran keumatan, kebangsaan, dan keagamaan secara optimal.
Rekonsiliasi ini juga menjadi sinyal kuat bahwa dialog dan musyawarah tetap menjadi jalan utama dalam menyelesaikan perbedaan di tubuh Nahdlatul Ulama. (*)
