BERAU – Ketidakpastian masih menyelimuti nasib tenaga honorer non-database yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. Di tengah kebijakan nasional mengenai penataan tenaga non-ASN serta tekanan akibat pemangkasan anggaran daerah, para honorer yang belum tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) hingga kini masih menanti kepastian terkait kelanjutan pekerjaan mereka.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengakui bahwa persoalan tersebut menimbulkan keresahan di kalangan tenaga honorer. Ia memastikan pemerintah daerah tidak menutup mata dan terus berupaya mencari solusi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Tenaga honorer non-database ini tetap menjadi perhatian kami. Saat ini kami sedang mengupayakan konsultasi langsung dengan kementerian terkait agar daerah memiliki kejelasan langkah yang bisa ditempuh,” kata Sri Juniarsih.
Menurutnya, salah satu skema yang sedang dipertimbangkan adalah mekanisme Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Opsi tersebut dinilai dapat menjadi jalan sementara agar para honorer non-database tetap dapat bekerja dan memperoleh penghasilan, meskipun tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara.
“Termasuk melalui jalur PJLP sebagai salah satu alternatif. Namun tentu harus dikaji secara matang supaya tidak bertentangan dengan aturan dan tetap berpihak kepada tenaga honorer,” ujarnya.
Meski demikian, Bupati menegaskan bahwa penerapan skema tersebut belum tentu dapat dilakukan di Berau. Apabila opsi tersebut dinilai tidak memungkinkan, pemerintah kabupaten akan melanjutkan langkah dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Kalau memang tidak bisa dilaksanakan di daerah, maka koordinasi dengan pemerintah provinsi menjadi langkah lanjutan. Ini menyangkut sumber daya manusia yang selama ini sudah banyak berkontribusi,” tegasnya.
Sri Juniarsih juga mengungkapkan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sedang menghadapi tantangan, terutama akibat adanya pemangkasan anggaran. Kendati demikian, ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap memperjuangkan keberlanjutan para tenaga honorer non-database.
“Di tengah keterbatasan anggaran, kami tetap berkomitmen mempertahankan honorer non-database yang ada. Mereka telah memberikan kontribusi besar dalam pelayanan publik,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan kebijakan yang lebih fleksibel dan berpihak kepada daerah dalam menyelesaikan persoalan honorer non-database.
“Yang terpenting, kami ingin ada kejelasan dan kepastian hukum agar para honorer ini tidak terus berada dalam ketidakpastian,” pungkasnya. (*)
