BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau menegaskan komitmennya menjadikan sektor pariwisata sebagai pilar utama pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang.
Seiring arah kebijakan tersebut, Pemkab Berau mulai memperketat penertiban berbagai aktivitas yang dinilai merusak lingkungan dan menghambat pengembangan destinasi wisata, terutama praktik pertambangan ilegal yang meninggalkan kerusakan di sejumlah wilayah kampung.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyebutkan bahwa lubang-lubang bekas tambang ilegal yang masih terbuka menjadi persoalan serius. Selain mengancam keselamatan masyarakat, kondisi tersebut dinilai mencoreng wajah Berau sebagai daerah yang tengah membangun citra wisata berkelanjutan.
“Lubang bekas galian ini sangat mengganggu. Bukan hanya berbahaya bagi warga, tetapi juga merusak keindahan alam yang seharusnya menjadi daya tarik wisata,” kata Sri.
Sebagai langkah nyata pemulihan lingkungan, Pemkab Berau menggandeng PT Tanjung Redeb Hutani (TRH) untuk membantu menutup lubang-lubang bekas tambang ilegal. Menurut Sri, kolaborasi dengan pihak swasta diperlukan agar proses rehabilitasi lingkungan dapat berjalan lebih cepat dan terarah.
“PT TRH telah menyampaikan komitmennya untuk membantu penutupan lubang-lubang bekas tambang. Ini bentuk kerja sama yang sangat kami dorong,” ujarnya.
Sri juga menepis anggapan yang berkembang di masyarakat terkait dugaan pembiaran tambang ilegal oleh pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak berdasar dan bertentangan dengan sikap yang selama ini ia pegang.
“Sering ada anggapan pemerintah daerah diam karena menerima keuntungan dari illegal mining. Saya tegaskan, saya tidak pernah menerima dan tidak akan mau menerima manfaat dari aktivitas tambang ilegal,” tegasnya.
Ia mengakui bahwa pemerintah mengetahui wilayah-wilayah yang sebelumnya menjadi lokasi maraknya pertambangan ilegal. Namun, menurutnya, kondisi tersebut harus dijadikan pelajaran penting agar pembangunan Berau tidak lagi bergantung pada aktivitas yang merusak.
“Saya tahu kampung dan kecamatan mana saja yang dulu mendukung aktivitas itu. Sekarang kita bisa lihat dampaknya, kampung-kampung menjadi rusak dan penuh lubang,” ungkap Sri.
Meski demikian, ia menilai peluang untuk berbenah masih terbuka lebar. Sri mengajak para kepala kampung dan perangkat desa untuk meninggalkan praktik tambang ilegal dan mulai serius mengembangkan potensi wisata di wilayah masing-masing.
“Belum terlambat jika memang ingin membangun kampung dengan sungguh-sungguh. Tutup lubang-lubang itu dan minta bantuan,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Sri menegaskan bahwa masa depan Berau tidak bisa lagi bergantung pada aktivitas ilegal.
“Pariwisata adalah masa depan Berau. Inilah sektor yang harus kita jaga dan kembangkan bersama,” pungkasnya. (*)
