SAMARINDA – Sejumlah mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan (ITK) mengungkapkan keluhan terkait pembatalan program pendidikan gratis, Gratispol. Pembatalan tersebut terjadi setelah beberapa mahasiswa yang sebelumnya dinyatakan sebagai penerima bantuan, tiba-tiba menerima surat pembatalan pada Januari 2026.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menanggapi keluhan ini dengan menyatakan bahwa pemerintah provinsi akan segera mengecek masalah tersebut. “Kami akan cek lebih dulu karena saya belum menerima laporan resmi dari Tim Gratispol,” ujarnya, Selasa (20/1/2026).
Seno Aji juga menekankan bahwa kejadian seperti ini tidak seharusnya terjadi dalam program unggulan daerah.
Masalah ini mulai ramai di media sosial, salah satunya disuarakan oleh mahasiswa kelas eksekutif ITK.
Bahkan, ada mahasiswa yang menunjukkan bukti percakapan dengan admin program Gratispol yang mengonfirmasi bahwa kelas eksekutif boleh mendaftar.
“Karena itu, kami akan tindak lanjuti. Kemungkinan ada persoalan teknis, baik di internal ITK maupun di program Gratispol. Hari ini juga akan kami lakukan pengecekan,” ujar Seno.
Sebelumnya, Salah satu penerima beasiswa, Ade Rahayu Putri Jaya, mahasiswi S2 Institut Teknologi Kalimantan (ITK) kelas eksekutif, mengungkapkan kekecewaannya melalui akun Instagram pribadinya, @aderahayu277.
Ade menjelaskan, dirinya bersama enam mahasiswa lain telah dinyatakan lolos sebagai penerima Beasiswa Gratispol sejak 30 September 2025. Status tersebut bahkan diumumkan secara resmi melalui website Gratispol dan masih tercantum aktif di akun masing-masing peserta.
“Sejak awal kami mendaftar secara mandiri melalui website Gratispol dan dinyatakan lulus pada 30 September 2025. Kami sudah menjalani satu semester perkuliahan berdasarkan status resmi tersebut,” tulis Ade dalam unggahannya.
Dalam informasi awal, para penerima beasiswa disebutkan akan mendapatkan penggantian biaya pendidikan sebesar Rp10 juta. Mengingat UKT per semester di kelas eksekutif mencapai Rp15 juta, mahasiswa tetap menanggung selisih biaya sebesar Rp5 juta secara mandiri.
“Di awal kami memang membayar full terlebih dahulu, tapi sesuai informasi resmi, biaya Rp10 juta akan diganti setelah dinyatakan lolos. Kami kuliah dengan sungguh-sungguh, membagi waktu antara bekerja dan kuliah, bahkan perkuliahan offline dilakukan sebulan sekali,” ujarnya.
Ade menambahkan, seluruh mahasiswa penerima beasiswa di kelas eksekutif ITK berhasil mempertahankan prestasi akademik dengan IPK yang baik selama semester pertama.
Namun, situasi berubah drastis ketika pada 15 Januari 2026, para mahasiswa menerima surat pembatalan beasiswa melalui email. Pembatalan tersebut disebutkan berdasarkan hasil rapat pada 8 Januari 2026, dengan alasan mahasiswa berasal dari kelas eksekutif.
“Kami sangat terkejut karena alasan ini baru disampaikan setelah satu semester berjalan. Padahal sejak awal kami sudah menanyakan ke admin Gratispol dan ada bukti bahwa kelas eksekutif diperbolehkan mengikuti seleksi mandiri,” kata Ade.
Ia juga menyoroti tidak adanya permintaan maaf dalam surat resmi dari Pemerintah Provinsi terkait pembatalan tersebut. Dampak pembatalan ini dinilai sangat berat, baik secara finansial maupun psikologis, terutama bagi mahasiswa yang bekerja sambil kuliah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
“Masuk kelas eksekutif bukan berarti kami orang mampu. Kami bekerja untuk bertahan hidup dan membayar kuliah,” ungkapnya.
Secara pribadi, Ade mengaku kondisi ini sangat memukul dirinya karena pendidikan merupakan harapan besar untuk masa depannya.
“Saya yatim, dan pendidikan ini adalah harapan besar saya. Kami tidak meminta perlakuan khusus, hanya keadilan dan kepastian hak karena kami telah mengikuti seluruh prosedur secara resmi,” tulisnya.
Para mahasiswa berharap pihak terkait dapat memberikan kejelasan, pertanggungjawaban atas biaya yang telah dikeluarkan, serta solusi yang adil atas pembatalan Beasiswa Gratispol tersebut. (*)
