SAMARINDA – Dinamika pemilihan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Timur periode 2026–2030 mulai memanas. Sejumlah figur diperbincangkan publik menjelang Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov), termasuk nama Syahariah Mas’ud yang saat ini duduk sebagai anggota DPRD Kaltim.
Syahariah diketahui merupakan saudara kandung Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, serta memiliki hubungan keluarga dengan Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas’ud dan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud. Munculnya nama tersebut menambah warna dalam bursa calon ketua KONI Kaltim.
Ketua Bidang Media dan Humas KONI Kaltim, Zulkarnain, mengungkapkan bahwa setidaknya ada tiga nama yang ramai diperbincangkan di media sosial.
“Yang beredar di media sosial itu ada tiga nama, yakni Rusman Yakub, Alwi Al Qadri, dan Syahariah Mas’ud,” ujarnya, Kamis (12/2/26).
Meski begitu, ia menegaskan hingga kini belum ada kandidat yang secara resmi menyatakan diri maju.
“Kalau secara resmi yang menyatakan siap maju belum ada. Itu baru isu-isu yang berkembang saja,” tegasnya.
Zulkarnain juga menyinggung peluang Alwi Al Qadri yang disebut-sebut siap bertarung. Namun ia mengingatkan bahwa pencalonan ketua KONI tidak bisa sembarangan karena ada syarat khusus.
“Yang penting memenuhi syarat, yakni pernah menjadi pengurus cabang olahraga di bawah KONI minimal satu periode,” jelasnya.
Terkait Syahariah, Zulkarnain menyebut yang bersangkutan belum memberikan pernyataan tegas.
“Saat dikonfirmasi, dia tidak mengiyakan dan juga tidak membantah,” katanya.
Sementara itu, Rusman Yakub dinilai sebagai figur yang cukup intens menjalin komunikasi dengan sejumlah ketua cabang olahraga.
“Secara resmi belum menyatakan kesiapan, tapi katanya sudah mulai membangun komunikasi untuk dukungan suara,” ungkap Zulkarnain.
Di sisi lain, Ketua KONI Kaltim saat ini, Rusdiansyah Aras, dipastikan tidak akan maju kembali setelah evaluasi capaian Pekan Olahraga Nasional sebelumnya.
“Empat tahun kemarin kita gagal masuk lima besar di PON Aceh-Sumut,” ucapnya.
Pelaksanaan Musorprov sendiri masih menunggu pencairan dana hibah 2026 sebesar Rp16,5 miliar. Jika dana telah cair, forum pemilihan akan segera digelar, mengingat masa kepengurusan berakhir Februari 2026 dan telah diajukan perpanjangan sementara guna menghindari kekosongan organisasi. (*)
