BERAU – Dari ratusan lokasi wisata yang tersebar di Kabupaten Berau, hanya sebagian kecil yang benar-benar memberi dampak ke kas daerah. Dari total 218 destinasi, tercatat hanya empat titik yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Temuan ini disampaikan Anggota Komisi II DPRD Berau, Agus Uriansyah, yang menilai kondisi tersebut sebagai alarm bagi pemerintah daerah. Menurutnya, potensi pariwisata Berau sangat besar, namun masih jauh dari kata optimal.
“Dengan jumlah destinasi sebanyak itu, seharusnya pariwisata menjadi sektor penyumbang PAD terbesar. Tapi kenyataannya hanya empat lokasi yang masuk sebagai penyumbang resmi,” ungkapnya.
Empat destinasi tersebut yakni Pulau Derawan, Maratua, Biduk-Biduk, serta Wisata Air Panas Bapinang. Agus menekankan bahwa pariwisata seharusnya mulai menjadi tumpuan ekonomi baru, mengingat sektor tambang yang selama ini menopang Berau merupakan sumber daya tak terbarukan.
“Jika dikelola maksimal, pariwisata bisa menjadi penyelamat perekonomian daerah di masa depan. Sementara tambang suatu saat pasti habis,” terangnya.
Selain pengelolaan yang belum maksimal, Agus juga menyoroti kualitas sumber daya manusia (SDM) di sejumlah kawasan wisata yang dinilai masih rendah.
Ia mendorong agar pelatihan seperti Balai Latihan Kerja (BLK) diperluas dan diperbanyak, agar masyarakat lokal mampu mengelola objek wisata secara profesional.
“Kita masih perlu peningkatan kualitas SDM. Warga setempat harus dibekali pelatihan agar mampu mengelola wisata secara berstandar,” katanya.
Tak hanya SDM, akses jaringan internet juga menjadi catatan penting. Banyak lokasi wisata dinilai belum mendukung kebutuhan digital wisatawan.
“Sekarang orang datang ke wisata pasti ingin foto, unggah, dan berbagi momen. Kalau jaringan internet lemah, pengalaman wisatawan juga terganggu,” jelasnya.
Sebagai langkah pembenahan, Agus mendorong penerapan sistem pintu masuk resmi di setiap kawasan wisata. Tujuannya agar kontribusi retribusi tercatat jelas dan masuk ke PAD secara terukur.
“Tidak perlu tarif tinggi. Lima ribu atau sepuluh ribu sudah cukup. Yang penting terdata, legal, dan hasilnya bisa kembali untuk membangun wisata itu sendiri,” pungkasnya. (ADV)
