SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kini berada di bawah sorotan tajam setelah merencanakan alokasi anggaran fantastis, mencapai Rp1,7 miliar, untuk menggandeng sejumlah influencer.
Dalam upaya promosi pariwisata daerah. Rencana ini, yang menjadi bagian substansial dari total pagu anggaran pariwisata Rp1,9 miliar, telah memicu gelombang diskusi publik dan pertanyaan serius mengenai efektivitas serta keadilan dalam prioritas penggunaan dana publik.
Pertanyaan Besar di Balik Alokasi Dana InfluencerAngka Rp1,7 miliar khusus untuk jasa publikasi melalui influencer ini sontak menimbulkan keprihatinan.
Ekonom Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsodjo, secara terang-terangan mempertanyakan kebijakan tersebut.
“Di tengah tuntutan efisiensi, apakah tidak boros jika publikasi justru diserahkan kepada pihak luar seperti influencer?” ujarnya,
Ia menyoroti urgensi transparansi dalam pemanfaatan dana publik yang begitu besar.
Purwadi menekankan bahwa masyarakat memiliki hak penuh untuk mengetahui detail alokasi ini, termasuk siapa saja influencer yang ditunjuk, berapa anggaran yang diterima masing-masing, serta mekanisme transparan yang digunakan dalam proses pemilihan.
Lebih jauh, ia menegaskan perlunya indikator keberhasilan yang jelas dan terukur untuk mengevaluasi dampak riil dari promosi pariwisata Kaltim yang dilakukan.
Kontroversi semakin memanas ketika perbandingan alokasi dana muncul ke permukaan. Dari total pagu Rp1,9 miliar, Rp1,7 miliar dialokasikan khusus untuk jasa publikasi influencer.
Di sisi lain, porsi untuk pengembangan desa wisata terlihat sangat timpang: anggaran umum untuk pengembangan desa wisata hanya Rp250 juta, bahkan pengembangan wisata di Desa Semayang secara spesifik hanya Rp9 juta.
Ketimpangan ini, menurut Purwadi Purwoharsodjo, menimbulkan persepsi yang kurang menguntungkan bagi Pemprov Kaltim.
Ia berpandangan bahwa desa wisata adalah “tulang punggung” yang memiliki peran vital dalam menggerakkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan membangun fondasi pariwisata yang berkelanjutan di Kaltim.
“Anggaran untuk influencer begitu besar, sementara desa wisata yang menjadi tulang punggung pariwisata daerah justru mendapat alokasi sangat kecil. Kalau seperti ini, apa benar prioritasnya untuk membangun pariwisata secara berkelanjutan?” tegas Ekonom Unmul tersebut.
Purwadi menyimpulkan bahwa pengeluaran miliaran rupiah untuk influencer di tengah situasi alokasi dana yang timpang ini berpotensi besar menimbulkan persepsi publik bahwa pemerintah lebih mengutamakan pencitraan semata dibandingkan kebutuhan fundamental dan pembangunan berkelanjutan di sektor pariwisata. Ini, pada gilirannya, dapat mengikis kepercayaan publik.
“Kalau hasilnya tidak jelas, masyarakat akan melihat ini sebagai bentuk pemborosan. Transparansi dan akuntabilitas adalah hal yang harus ditunjukkan pemerintah. Tanpa itu, justru akan lahir ketidakpercayaan,” pungkasnya. (Ahmad/Redaksi)
