BERAU – Tantangan keterbatasan anggaran tak menyurutkan langkah Pemerintah Kabupaten Berau dalam menjaga denyut sektor pariwisata.
Justru, kondisi tersebut dimanfaatkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau sebagai momentum untuk mendorong transformasi pengelolaan destinasi agar lebih mandiri dan berkelanjutan.
Pada tahun anggaran 2026, Disbudpar Berau hanya mengelola dana sebesar Rp44,87 miliar. Angka tersebut mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, sehingga sejumlah program harus disesuaikan dan diefisiensikan.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Disbudpar Berau, Samsiah Nawir, menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran bukan alasan untuk menghentikan pengembangan pariwisata. Sebaliknya, hal ini menjadi titik balik perubahan pola pengelolaan destinasi.
“Fasilitas yang sudah dibangun harus dimanfaatkan sebagai modal awal. Destinasi tidak bisa terus bergantung pada APBD,” ujarnya.
Ia mencontohkan kawasan wisata Batu-Batu yang kini telah dilengkapi berbagai sarana penunjang, mulai dari plaza kuliner, dermaga wisata, hingga aktivitas susur sungai. Seluruh fasilitas tersebut, menurutnya, perlu dioptimalkan secara maksimal agar mampu menghasilkan pendapatan mandiri.
Salah satu upaya yang didorong adalah penerapan sistem retribusi sebagai sumber pemasukan berkelanjutan bagi pengelola destinasi.
Langkah serupa telah diterapkan di objek wisata Air Panas Asin Pemapak yang kini memberlakukan tiket masuk. Pendapatan dari retribusi tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan operasional, kontribusi bagi kampung, serta pengembangan fasilitas wisata ke depan.
“Target kita jelas, destinasi wisata bisa membiayai dan mengelola dirinya sendiri secara bertahap,” tegasnya. (*)
