BERAU – Reses III Tahun Anggaran 2025 menjadi momentum penting bagi Anggota DPRD Berau, Arman Nofriansyah, untuk menyerap langsung berbagai keluhan dan kebutuhan masyarakat di RT 13 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur. Kegiatan yang berlangsung di Jalan Siranddin pada Selasa (2/12/25) itu dihadiri puluhan warga yang antusias menyampaikan persoalan yang selama ini mereka hadapi.
Dalam tatap muka tersebut, Arman menegaskan bahwa dirinya berkomitmen penuh untuk mengawal seluruh aspirasi yang disuarakan masyarakat. Ia menilai bahwa fungsi reses bukan hanya mendengar, tetapi juga memastikan usulan warga diperjuangkan hingga tahap realisasi.
“Saya berkomitmen untuk selalu mendorong dan mengawal keluhan-keluhan masyarakat di sini, agar ke depan usulan tersebut dapat terealisasi,” ujarnya.
Salah satu masalah yang paling banyak disampaikan warga adalah kondisi akses jalan di sejumlah gang sekitar RT 13 yang dinilai sudah tidak layak dilalui. Kerusakan jalan tersebut dianggap sangat menghambat aktivitas warga sehari-hari, terutama bagi pelajar, pedagang, dan pekerja yang harus melintas setiap hari.
Menanggapi hal itu, Arman menyatakan kesiapannya untuk memperjuangkan perbaikan akses jalan tersebut melalui mekanisme anggaran pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur dasar merupakan kebutuhan mendesak yang harus diprioritaskan.
“Kami akan terus berpihak kepada masyarakat. Jalan yang rusak ini akan saya bawa dan perjuangkan, tentunya dengan melihat skala prioritas dari setiap usulan,” jelasnya.
Selain persoalan jalan, warga juga menyuarakan kekecewaan terkait banyaknya usulan Musrenbang yang belum terealisasi. Arman menjelaskan bahwa jumlah usulan yang masuk setiap tahun memang sangat besar sehingga perlu pengawalan intensif.
“Ada sekitar 10.000 usulan pada Musrenbang, namun semuanya harus terus dikawal agar dapat diprioritaskan,” tegasnya.
Ia juga memberikan pemahaman kepada warga bahwa tidak semua infrastruktur berada dalam kewenangan kabupaten. Beberapa ruas jalan merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi maupun pusat, sehingga proses penanganannya harus disesuaikan dengan kewenangan tersebut.
“Kami tidak bisa bertindak di kabupaten bila jalan itu merupakan kewenangan provinsi atau jalan nasional,” tutupnya. (ADV)
