Badko HMI Kaltim–Kaltara Kecam Deforestasi, Minta Transparansi Data dan Perlindungan Hutan Pesisir

KALIMANTAN TIMUR – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Kalimantan Timur–Kalimantan Utara menyuarakan kecaman keras terhadap berbagai kebijakan dan praktik yang dinilai berkontribusi pada deforestasi signifikan di Kalimantan Timur.

Organisasi mahasiswa tersebut menilai kerusakan hutan dan mangrove bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan ancaman nyata bagi keselamatan masyarakat pesisir dan ketahanan daerah terhadap bencana.

Ketua Umum Badko HMI Kaltim–Kaltara, Ahsan Putra, menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa tinggal diam ketika ruang hidup masyarakat dikorbankan demi kepentingan ekonomi jangka pendek. Menurutnya, alih fungsi lahan tanpa kajian lingkungan yang komprehensif akan meninggalkan risiko besar di masa depan.

“Kami tidak bisa berpangku tangan ketika ruang hidup masyarakat dipertaruhkan demi keuntungan jangka pendek. Kerusakan hutan, pengalihan fungsi lahan tanpa kajian lingkungan yang serius, dan hilangnya mangrove adalah bom waktu bagi masyarakat pesisir,” tegas Ahsan dalam pernyataan resminya.

Badko HMI secara tegas menyatakan sikap menolak segala bentuk normalisasi deforestasi yang dianggap seolah-olah masih dapat ditoleransi. Menurut mereka, narasi yang mengecilkan dampak kerusakan hutan justru berpotensi menyesatkan publik dan melemahkan upaya perlindungan lingkungan.

Dalam kesempatan tersebut, Badko HMI juga menyoroti pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang menyebut kondisi hutan Kaltim “masih aman” dengan tingkat kerusakan hanya “0,0 sekian persen” dari total luas wilayah. Meski menghormati pernyataan resmi pemerintah, Badko HMI meminta klarifikasi yang lebih terbuka.

“Jika angka itu benar, tunjukkan sumber datanya, sebutkan lokasi yang dimaksud, dan jelaskan langkah konkret untuk menahan laju kerusakan. Jangan hanya menyajikan statistik yang menenangkan publik, tetapi minim tindakan,” ujarnya.

Badko HMI menekankan bahwa isu deforestasi tidak dapat dilihat semata dari luasan hektare yang hilang, melainkan juga dari kualitas ekosistem yang rusak. Hutan dan mangrove, khususnya di wilayah pesisir, berfungsi sebagai pelindung alami dari gelombang besar dan bencana laut.

Berbagai penelitian internasional menunjukkan bahwa mangrove mampu meredam energi gelombang dan mengurangi dampak kerusakan saat tsunami, sehingga menekan korban jiwa dan kerugian infrastruktur.

“Pengurangan mangrove berarti meningkatkan kerentanan pesisir. Kita sudah belajar dari tragedi Aceh dan Sumatra pasca-2004, jangan sampai pengalaman pahit itu terulang,” katanya.

Selain itu, Badko HMI mengingatkan adanya sejumlah laporan dan pengamatan lingkungan yang menempatkan Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kehilangan tutupan hutan yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Fakta tersebut, menurut mereka, seharusnya menjadi alarm serius bagi para pengambil kebijakan.

Badko HMI mendesak pemerintah untuk membuka data deforestasi secara menyeluruh dan melibatkan audit independen agar publik dapat memverifikasi klaim bahwa kondisi hutan “masih aman”.

“Kami meminta pemerintah bertindak cepat dan bertanggung jawab. Jangan sampai generasi mendatang membayar mahal atas keputusan hari ini,” tutupnya. (*)