BERAU – Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Ahmad Rifai, melontarkan kritik tajam terhadap struktur APBD Kabupaten Berau yang dinilai semakin tidak sehat. Ia menyoroti dominasi belanja pegawai yang kian membesar dan berpotensi menggerus ruang fiskal untuk program pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dengan jumlah aparatur yang diperkirakan mencapai 5.000 hingga 6.000 orang, belanja pegawai diproyeksikan menembus Rp1,3 triliun. Angka ini dianggap terlalu besar, terlebih di tengah kondisi pendapatan daerah yang kini hanya berada di kisaran Rp2,7 triliun. Artinya, hampir separuh APBD terserap untuk membiayai pegawai.
Rifai menilai situasi tersebut menjadi semakin mengkhawatirkan jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang mengatur batas proporsi belanja pegawai.
“Saat APBD kita masih di angka Rp6 triliun, beban itu mungkin belum terasa. Namun dengan kondisi pendapatan yang menurun sekarang, belanja pegawai Rp1,3 triliun menjadi sangat berat. Lalu bagaimana ruang anggaran untuk masyarakat jika porsinya sebesar itu?” tegasnya.
Ia menegaskan, jika tidak segera diantisipasi, komposisi anggaran yang timpang ini akan menyulitkan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Ini persoalan serius yang harus segera kita selesaikan. Perlu ada formulasi teknis yang benar-benar efektif agar keterbatasan anggaran tidak mengorbankan harapan masyarakat,” lanjutnya.
Selain itu, ia juga menyoroti lemahnya sinkronisasi antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menentukan skala prioritas. Menurutnya, perbedaan sudut pandang kerap membuat usulan masyarakat dari Musrenbang kecamatan tidak masuk dalam rancangan akhir.
“Sering kali usulan dari kecamatan yang sudah disepakati justru hilang dalam draf akhir. Ini menunjukkan belum adanya kesamaan persepsi dalam menentukan prioritas,” ujarnya.
Pihaknya mendorong penguatan koordinasi antara legislatif dan pemerintah daerah agar kebijakan anggaran lebih tepat sasaran.
“Kita harus bicara efektivitas anggaran. Prioritas utama harus tetap pada kebutuhan masyarakat. Jangan sampai program yang mendesak justru kalah oleh yang kurang prioritas,” pungkasnya. (ADV)
