BERAU – Potensi sektor persampahan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Berau dinilai cukup besar. Namun, Komisi II DPRD Berau meminta pemerintah daerah tidak tergesa-gesa menetapkan target angka sebelum sistem pengelolaannya benar-benar siap dan berjalan stabil.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, menegaskan bahwa peluang ekonomi dari pengelolaan sampah memang nyata.
“Potensinya ada dan cukup besar. Tapi jangan sampai kita langsung bicara target PAD, sementara sistemnya sendiri belum kokoh,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pembenahan harus dimulai dari hulu hingga hilir. Menurutnya, persoalan mendasar yang masih perlu diperkuat adalah pemilahan sampah sejak dari sumbernya.
“Kami ingin sistem ini dimulai dari hulu. Hotel, restoran, dan pelaku usaha lainnya harus bertanggung jawab memilah sampahnya sendiri. Jangan semua dicampur lalu dibuang begitu saja ke TPA,” tegas Sutami.
Ia menambahkan, sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) seharusnya hanya residu.
“Yang masuk ke TPA itu benar-benar sisa yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Kalau masih bisa diolah, kenapa tidak dimaksimalkan?” katanya.
Menurut Sutami, tanpa kedisiplinan dalam pemilahan, proses pengolahan lanjutan akan sulit berjalan efektif. Padahal, banyak jenis sampah yang masih memiliki nilai ekonomi.
“Sampah organik bisa diolah jadi kompos, sampah anorganik bisa didaur ulang. Kalau dikelola dengan benar, ini bukan lagi beban, tapi aset,” jelasnya.
Ia juga menyinggung pemanfaatan teknologi seperti Refuse Derived Fuel (RDF) yang dapat mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif.
“Teknologi seperti RDF itu bukan sekadar wacana. Kalau serius diterapkan, sampah bisa berubah menjadi sumber pendapatan baru,” ujarnya.
Meski demikian, ia kembali mengingatkan pentingnya perencanaan yang matang. “Semua harus disiapkan dengan baik. Infrastruktur, SDM, sampai skema operasionalnya harus jelas dulu,” tambahnya.
Terkait rencana kerja sama antara pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau dengan pihak ketiga, Sutami menyatakan dukungannya.
“Kami mendukung kolaborasi dengan pihak ketiga, asalkan transparan dan benar-benar menguntungkan daerah,” katanya.
Namun ia mengingatkan agar target kontribusi PAD tidak langsung dibebankan di awal kerja sama.
“Jangan langsung bicara angka. Pastikan dulu operasionalnya stabil dan sistemnya terbukti efektif,” tandasnya.
Sutami menyarankan agar dilakukan evaluasi selama satu hingga dua tahun sebelum menetapkan target pendapatan secara pasti.
“Setelah ada hasil nyata dan bisa diukur, barulah kita tetapkan target PAD secara realistis,” tuturnya.
Komisi II DPRD Berau, lanjutnya, akan terus melakukan pengawasan agar pengelolaan sampah tidak hanya berorientasi pada pendapatan, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan.
“Tujuan akhirnya bukan cuma PAD, tapi bagaimana kita membangun sistem pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk Berau,” tutupnya. (ADV)
