BERAU – DPRD Berau menegaskan keseriusannya dalam menjaga hak-hak dasar anak dan memastikan masa depan generasi muda tetap terarah, menyusul masih ditemukannya praktik pernikahan dini di sejumlah wilayah. Persoalan ini dinilai tidak bisa dianggap sepele karena berdampak luas terhadap kehidupan anak.
Anggota Komisi I DPRD Berau, Feri Kombong, menyampaikan bahwa upaya penanganan pernikahan dini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat secara luas.
“Masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Harus ada kerja sama antara pemerintah daerah, sekolah, hingga masyarakat di tingkat bawah,” ujarnya.
Menurut Feri, pernikahan dini bukan sekadar persoalan aturan atau hukum, melainkan menyangkut masa depan anak yang seharusnya masih berada pada fase belajar dan pengembangan diri.
“Ini bukan hanya soal legalitas, tapi tentang masa depan anak. Mereka seharusnya fokus pendidikan, bukan sudah dibebani tanggung jawab rumah tangga di usia yang masih sangat muda,” tegasnya.
Ia juga menyoroti masih rendahnya pemahaman masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, mengenai dampak jangka panjang dari pernikahan dini. Kurangnya literasi ini dinilai menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya praktik tersebut.
“Banyak yang belum memahami dampaknya, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi ke depan. Ini yang perlu kita edukasi secara masif,” jelasnya.
Untuk itu, Feri mendorong keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai ujung tombak dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.
“Tokoh agama dan tokoh masyarakat punya peran besar. Mereka bisa menjadi penggerak dalam menyampaikan pentingnya mencegah pernikahan dini,” katanya.
Selain itu, ia menekankan bahwa keluarga memiliki peran paling awal dan penting dalam melindungi anak dari risiko tersebut.
“Keluarga adalah benteng pertama. Orang tua harus memastikan anak-anaknya tetap berada di jalur pendidikan,” ujarnya.
Feri menegaskan, DPRD Berau akan terus mendukung berbagai kebijakan yang berorientasi pada perlindungan anak, termasuk upaya menekan angka pernikahan dini.
“Kami berkomitmen mendorong kebijakan yang berpihak pada anak, agar tercipta generasi yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan,” pungkasnya. (ADV)
