BERAU – Komitmen perusahaan dalam menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) kembali menjadi sorotan DPRD Berau. Anggota Komisi II DPRD Berau, Sri Kumalasari, menegaskan bahwa program CSR harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang menjadi area operasional perusahaan.
Menurutnya, CSR tidak boleh hanya dijadikan sebagai kewajiban administratif atau formalitas perusahaan. Sebaliknya, program tersebut harus benar-benar dirancang untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, baik melalui pembangunan maupun pemberdayaan.
Sri menilai penyaluran CSR perlu dilakukan secara terarah dan tepat sasaran, mulai dari pemilihan program hingga mekanisme distribusinya. Dengan demikian, manfaat dari program tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.
“Efektivitas dan efisiensi penyaluran CSR harus diperhatikan asas manfaat bagi masyarakat luas,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa salah satu bentuk pemanfaatan CSR yang dapat dilakukan perusahaan adalah melalui dukungan terhadap pembangunan fasilitas umum maupun infrastruktur yang menunjang aktivitas masyarakat. Selain itu, bantuan sosial yang bersifat mendesak juga dapat menjadi bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan.
Lebih lanjut, Sri juga menyoroti pentingnya peran perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah. Menurutnya, CSR dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan kemampuan tenaga kerja lokal melalui berbagai program pelatihan dan peningkatan keterampilan.
Ia menyebutkan bahwa perusahaan dapat bekerja sama dengan lembaga pelatihan atau balai latihan kerja untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar memiliki keahlian yang lebih kompetitif di dunia kerja.
“Perusahaan harus punya komitmen meningkatkan SDM lokal, tidak hanya agar mereka bisa masuk dunia kerja, tetapi juga mengembangkan keahlian lain yang bermanfaat,” jelasnya.
Sri meyakini bahwa jika program CSR diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat, maka dampaknya akan sangat besar terhadap perkembangan daerah. Selain membantu meningkatkan kualitas tenaga kerja, program tersebut juga dapat berkontribusi dalam menekan angka pengangguran di Kabupaten Berau.
Di sisi lain, ia juga mendorong pemerintah daerah bersama berbagai pihak untuk terus menghadirkan inovasi dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat.
Menurutnya, pola pikir masyarakat juga perlu diarahkan agar tidak hanya bergantung pada pekerjaan di perusahaan, tetapi mampu melihat peluang usaha lain yang dapat dikembangkan secara mandiri.
“Mindset masyarakat harus diubah. Jangan hanya terpaku ingin bekerja di perusahaan, tetapi juga mampu melihat peluang lain untuk menciptakan sumber penghasilan,” pungkasnya. (ADV)
