BERAU – Peralihan kewenangan pengadaan bantuan alat tangkap nelayan ke pemerintah provinsi menjadi perhatian DPRD Berau. Kebijakan ini dinilai membatasi ruang gerak pemerintah kabupaten dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pesisir.
Ketua Komisi III DPRD Berau, Liliansyah, mengungkapkan bahwa sebelumnya pemerintah daerah memiliki peran langsung dalam menyalurkan berbagai bantuan, seperti kapal, mesin tempel, hingga jaring atau pukat. Namun kini, dengan adanya perubahan aturan, kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tingkat provinsi.
Disebutnya, kondisi ini berdampak pada lambatnya respons terhadap kebutuhan nelayan yang hingga saat ini masih cukup tinggi. Aspirasi terkait bantuan alat tangkap bahkan hampir selalu muncul dalam setiap kegiatan reses anggota DPRD.
“Permintaan bantuan seperti kapal, mesin, dan pukat terus disampaikan masyarakat. Ini menunjukkan kebutuhan tersebut masih sangat mendesak,” jelasnya.
Menurutnya, meski DPRD dan pemerintah daerah tetap menyerap aspirasi masyarakat, realisasi bantuan tidak bisa dilakukan secara langsung karena terbentur regulasi yang berlaku. Hal ini membuat pemerintah kabupaten berada dalam posisi terbatas.
Untuk mengatasi hal tersebut, Liliansyah menilai pentingnya memperkuat koordinasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Ia menegaskan bahwa usulan dari masyarakat harus tetap diperjuangkan melalui mekanisme yang ada agar tidak terhenti di tingkat daerah.
Selain itu, pemerintah kabupaten juga didorong untuk aktif menyampaikan proposal dan data pendukung yang sesuai dengan ketentuan, sehingga peluang mendapatkan bantuan dari provinsi dapat lebih besar.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah provinsi memperhatikan pemerataan bantuan, khususnya bagi wilayah pesisir seperti Berau yang memiliki potensi sektor perikanan cukup besar.
“Harus ada mekanisme yang jelas agar kebutuhan nelayan tetap terakomodasi. Jangan sampai perubahan kewenangan justru menyulitkan mereka,” tegasnya.
Ke depan, ia berharap sinergi antarlevel pemerintahan dapat diperkuat sehingga program bantuan bagi nelayan dapat berjalan lancar tanpa hambatan administratif.
“Dengan koordinasi yang baik, kesejahteraan masyarakat pesisir bisa terus ditingkatkan seiring pengembangan sektor perikanan di Berau,” pungkasnya. (ADV)
