BERAU – Penurunan signifikan alokasi Dana Kampung pada tahun 2026 menjadi sorotan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tabalar. Kondisi ini dinilai bukan sekadar tantangan fiskal, melainkan momentum refleksi untuk mendorong kampung-kampung di Kabupaten Berau agar lebih mandiri dengan mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki.
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas mengungkapkan, total Dana Kampung yang pada 2025 mencapai sekitar Rp320 miliar, mengalami penurunan tajam menjadi Rp145 miliar pada 2026. Meski demikian, ia menegaskan penurunan tersebut tidak perlu disikapi secara pesimistis.
“Selama ini kita relatif dimanjakan dengan kondisi keuangan daerah yang stabil. Akibatnya, potensi sumber daya alam di kampung sering tidak tergarap maksimal. Ini menjadi teguran agar kita tidak terus bergantung pada APBD atau bantuan dari pemerintah di atasnya,” ujar Sri.
Melalui Musrenbang, Bupati mendorong kepala kampung bersama lembaga kampung seperti LPM, BPK, Karang Taruna, PKK, hingga Dekranasda untuk lebih inovatif dalam mengembangkan ekonomi berbasis potensi wilayah. Ia menekankan pentingnya menggali peluang dari sektor pesisir dan sumber daya alam lokal yang selama ini belum dikelola secara optimal.
Sri menyoroti besarnya potensi perikanan di kawasan pesisir Tabalar, mulai dari udang, ebi, ikan belanak, hingga hasil laut lainnya. Menurutnya, peran perempuan melalui PKK sangat strategis dalam mengolah potensi tersebut menjadi produk bernilai tambah.
“Kualitas produk lokal kita sebenarnya sangat bagus. Tinggal bagaimana pengemasan, pelabelan, sertifikasi halal, PIRT, hingga BPOM dipenuhi agar produk bisa menembus pasar modern seperti Indomaret dan Alfamidi,” jelasnya.
Selain penguatan ekonomi kreatif, Musrenbang juga menekankan pentingnya sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Sejumlah OPD diminta terlibat aktif, seperti DPMK, Diskoperindag, Dinas Perikanan, DPPKB P3A, hingga PUPR, terutama untuk mendukung program skala kecil yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Sri memastikan program pemberdayaan sumber daya manusia tetap berjalan melalui pelatihan, pendampingan, dan kerja sama dengan pihak ketiga. Ia juga menegaskan Dana RT sebesar Rp50 juta tetap dilaksanakan dan diarahkan untuk mendukung pariwisata kampung, penguatan BUMK, serta koperasi desa Merah Putih.
Pada 2026, sejumlah program fisik juga akan dilaksanakan di Tabalar, antara lain peningkatan ruas jalan Tubaan–Tambalang–Muara, pembangunan dermaga, jaringan air bersih, TPS 3R, serta dukungan sarana pendidikan dan pertanian sesuai kewenangan daerah.
Isu pengelolaan sampah turut menjadi perhatian serius. Sri menyebut persoalan sampah kini menjadi atensi nasional dan membutuhkan dukungan semua pihak.
“Pengelolaan sampah adalah perintah langsung Presiden. Kita harus memperkuat bank sampah dan TPS 3R sebagai bagian dari pembangunan pariwisata berkelanjutan,” tegasnya.
Menutup Musrenbang, Bupati Sri mengajak seluruh pemangku kepentingan di Kecamatan Tabalar menyusun usulan pembangunan secara realistis, berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran.
“Mari kita jadikan keterbatasan sebagai pemicu kreativitas agar kampung-kampung di Berau semakin mandiri dan berdaya saing,” pungkasnya. (*/)
