gubernurkaltim
wakilgubernurkaltim
banner 728x250

Desak Pembenahan Sistem Distribusi BBM Subsidi Usai Temuan Barcode Ganda

Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami (ist)
banner 728x250

BERAU – Permasalahan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Berau kembali menjadi perhatian serius kalangan legislatif. Temuan praktik penggunaan barcode ganda di sejumlah SPBU dinilai sebagai indikasi masih lemahnya sistem distribusi yang ada saat ini.

Anggota DPRD Berau, Sutami, menegaskan bahwa temuan tersebut tidak boleh dianggap sepele dan harus segera ditindaklanjuti secara tegas oleh pihak berwenang. Ia menilai adanya celah dalam sistem distribusi BBM subsidi yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Menurutnya, BBM subsidi seharusnya disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

“Ini menyangkut hak masyarakat kecil. Jangan sampai mereka justru dirugikan karena ulah oknum,” ujarnya.

Sutami juga menekankan pentingnya pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan di lapangan. Ia mengingatkan agar pengawasan tidak hanya dilakukan sesaat, melainkan menjadi bagian dari sistem kontrol yang lebih ketat dan terintegrasi.

Selain itu, ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penggunaan barcode, termasuk peningkatan sistem verifikasi agar tidak mudah dimanipulasi.

“Kalau memang ada kelemahan dalam sistem, harus segera dibenahi. Kebijakan yang dibuat untuk membantu masyarakat jangan sampai disalahgunakan,” tambahnya.

Peran SPBU juga menjadi sorotan. Sutami meminta agar pihak SPBU lebih teliti dan disiplin dalam memeriksa data kendaraan serta dokumen pendukung sebelum melayani pengisian BBM subsidi. Ia menilai operator memiliki posisi penting dalam mencegah potensi pelanggaran.

Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau yang telah mengambil tindakan dengan memblokir barcode bermasalah. Namun, ia menegaskan bahwa jika ditemukan unsur pelanggaran hukum, maka proses hukum harus tetap berjalan.

Baca Juga  Ketua DPRD Berau Serap Aspirasi Warga RT 13 Gunung Panjang, Perbaikan Drainase Jadi Fokus Utama

“Jika terbukti melanggar, harus diproses sesuai aturan yang berlaku. Ini penting agar ada efek jera,” pungkasnya. (ADV)

banner 728x90
SMSI