BERAU – Penurunan kapasitas anggaran daerah pada 2026 memicu perhatian kalangan legislatif. Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Berau, Sakirman, menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh berujung pada terpinggirkannya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menurutnya, kondisi anggaran yang menyusut justru menuntut pemerintah daerah lebih cermat dalam menyusun skala prioritas belanja. Program yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, kata dia, harus tetap menjadi perhatian utama.
“Ketika ruang fiskal semakin sempit, maka ketepatan menentukan prioritas menjadi kunci. Dalam pandangan kami, UMKM wajib masuk daftar utama karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sakirman menilai, selama ini UMKM terbukti menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Bahkan saat terjadi perlambatan di sektor lain, pelaku usaha kecil tetap mampu menjaga perputaran ekonomi di tingkat bawah.
“UMKM adalah sektor yang relatif paling tangguh menghadapi tekanan ekonomi. Jika mereka diperkuat, stabilitas ekonomi daerah ikut terjaga,” tegasnya.
Ia juga menyoroti besarnya potensi UMKM di Berau, mulai dari kuliner, kriya, hingga usaha kreatif yang berpeluang dikembangkan bersama sektor pariwisata. Namun, untuk naik kelas, para pelaku usaha membutuhkan dukungan berkelanjutan. Sejumlah langkah yang dinilai mendesak antara lain peningkatan kapasitas melalui pelatihan, akses permodalan yang lebih mudah, pendampingan transformasi digital, serta perluasan pasar.
“Produk UMKM kita punya daya saing. Yang dibutuhkan adalah pendampingan yang konsisten dan akses pasar yang lebih luas. Kalau itu dipenuhi, dampaknya signifikan terhadap pendapatan warga,” katanya.
Lebih jauh, Sakirman mengingatkan pentingnya diversifikasi ekonomi daerah agar tidak terlalu bergantung pada satu sektor. Dalam situasi fiskal terbatas, ia menyarankan agar program yang kurang mendesak dapat dijadwalkan ulang demi menjaga fokus pada sektor produktif.
“Dalam kondisi seperti ini, tentu ada program yang bisa ditunda. Tapi untuk UMKM, itu harus tetap berjalan karena menyangkut hajat hidup banyak orang,” jelasnya.
Ia pun mendorong sinergi dengan sektor swasta melalui skema kemitraan dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) guna menambah dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha kecil.
“Kami di DPRD akan mengawal agar kebijakan anggaran tetap berpihak pada masyarakat. Pembangunan harus berdampak nyata, dan penguatan UMKM adalah salah satu jalannya,” pungkasnya. (ADV)
