SAMARINDA – Forum diskusi publik yang awalnya dirancang sebagai ruang pertukaran gagasan antara mahasiswa dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), berubah menjadi ajang kritik terbuka. Aksi simbolik berupa pengangkatan kartu merah oleh mahasiswa mewarnai jalannya dialog bersama Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Rektorat Universitas Mulawarman lantai 4 pada Selasa (31/3/2026) itu mengusung tema “Menakar Satu Tahun Kepemimpinan Rudy–Seno”. Forum yang diinisiasi BEM FISIP Unmul tersebut semula berjalan kondusif, dengan pemaparan sejumlah program pemerintah, termasuk program unggulan Gratispol.
Situasi mulai berubah ketika sejumlah mahasiswa dari BEM KM Unmul memasuki ruangan di tengah jalannya presentasi. Mereka membawa kartu merah sebagai bentuk simbolik kritik terhadap kinerja pemerintah provinsi selama setahun terakhir.
Aksi tersebut menjadi ekspresi kekecewaan mahasiswa yang menilai komunikasi antara pemerintah dan kalangan kampus belum berjalan secara efektif. Salah satu sorotan adalah tidak adanya respons terhadap surat resmi yang sebelumnya dilayangkan mahasiswa kepada Pemprov Kaltim, meski sempat ada pernyataan kesiapan dari Gubernur untuk berdialog.
Ketua BEM KM Unmul, Hiththan Hersya Putra, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk evaluasi terbuka terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
“Hari ini BEM KM Unmul mengangkat kartu merah untuk Pemprov Kaltim. Banyak persoalan yang bisa kita lihat, mulai dari implementasi Gratispol hingga polemik mobil dinas viral senilai Rp8,5 miliar,” ujarnya.
Mahasiswa menilai sejumlah program yang dijalankan pemerintah masih menyisakan berbagai pertanyaan, terutama terkait transparansi anggaran, skala prioritas kebijakan, serta dampak riil yang dirasakan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji memberikan respons yang cenderung tenang. Ia menyebut agenda diskusi bersama BEM FISIP sebelumnya berjalan dengan baik dan diisi dengan sosialisasi program pemerintah.
“Pertemuan kami dengan BEM FISIP berjalan positif. Kami melakukan sosialisasi program Gratispol dan pada prinsipnya mahasiswa memahami, meskipun ada beberapa masukan,” jelasnya.
Ia juga menilai aksi kartu merah tersebut terjadi di luar skenario awal forum, mengingat kelompok mahasiswa yang terlibat tidak termasuk dalam undangan resmi kegiatan.
Meski demikian, Seno menegaskan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari mahasiswa sebagai bagian dari proses demokrasi.
“Mahasiswa adalah sumber daya manusia yang akan menggantikan kami di masa depan. Semua aspirasi tentu kami tampung,” pungkasnya. (*)
