BERAU – Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Frans Lewi, menegaskan perlunya perhatian khusus terhadap ketahanan pangan di wilayah pesisir Kabupaten Berau. Menurutnya, kawasan pesisir memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang berbeda sehingga membutuhkan strategi penanganan yang tidak sama dengan daerah lain.
Lewi menjelaskan bahwa masyarakat pesisir pada umumnya menggantungkan sumber penghasilan dari sektor perikanan dan perkebunan. Karena itu, kemampuan daerah pesisir untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri sangat terbatas, terlebih tidak adanya lahan pertanian untuk produksi beras maupun komoditas pangan lainnya.
“Di wilayah pesisir tidak ada sentra pertanian seperti di kecamatan lain. Mereka hanya bergantung pada perikanan dan perkebunan,” katanya.
Dengan kondisi tersebut, ia menilai penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan suplai pangan ke wilayah pesisir berjalan secara teratur. Ketersediaan bahan pokok tidak boleh terhambat mengingat masyarakat di kawasan tersebut sangat bergantung pada pasokan dari luar.
“Saya melihat wilayah pesisir memang harus dipenuhi lewat suplai. Tidak ada pilihan lain karena mereka tidak bisa memproduksi sendiri,” ujarnya.
Selain keterbatasan sektor pertanian, Lewi juga menyoroti dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Cuaca yang tidak menentu membuat nelayan sering kesulitan melaut, sementara hasil tangkapan juga menurun. Situasi ini secara langsung memengaruhi pendapatan masyarakat dan memperburuk ketahanan pangan.
“Pengaruh iklim dan cuaca itu berat sekali bagi masyarakat pesisir. Produksi laut jadi tidak stabil,” jelasnya.
Melihat tantangan tersebut, ia meminta pemerintah daerah meningkatkan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat di sektor perikanan dan perkebunan. Mulai dari penyediaan sarana pendukung hingga program-program yang mampu memperkuat ketahanan pangan di daerah pesisir.
“Apa pun kebutuhan masyarakat, baik untuk perikanan, perkebunan, atau bahan pangan, harus didukung. Itu yang terus kami dorong,” tegas Lewi.
Ia berharap langkah pemerintah daerah ke depan bisa lebih komprehensif sehingga masyarakat pesisir tidak lagi berada pada kondisi rentan setiap kali cuaca buruk atau masa paceklik melanda. (ADV)
