SAMARINDA – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menyoroti ironi keberadaan puluhan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di Kalimantan Timur (Kaltim), namun dinilai belum berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan di daerah tersebut.
Politisi yang akrab disapa Oneng itu menegaskan, kehadiran BUMN seharusnya menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah penghasil sumber daya alam seperti Kaltim.
Ia mengingatkan agar perusahaan-perusahaan negara tidak dikelola secara sentralistik tanpa mempertimbangkan dampak dan keterlibatan masyarakat lokal.
“Apapun keputusan politik itu harus dijalankan, namun yang perlu diperhatikan oleh BUMN yakni 7 amanat pendahulu. Jangan sampai BUMN menggunakan sentralisasi dengan tidak peduli dengan masyarakat di daerah,” tegas Rieke.
Menurutnya, BUMN memiliki tanggung jawab historis dan konstitusional yang tidak bisa dilepaskan dari semangat para pendiri bangsa. Tujuh amanat yang dimaksud merujuk pada prinsip-prinsip dasar pengelolaan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Jika BUMN hanya berorientasi pada keuntungan semata tanpa memperhatikan aspek keadilan sosial, maka tujuan pembentukannya akan melenceng dari mandat konstitusi,” bebernya.
Ia pun mendorong agar seluruh kebijakan dan operasional BUMN berbasis pada Satu Data Indonesia. Menurutnya, integrasi data yang akurat dan transparan menjadi kunci untuk memastikan program dan investasi BUMN benar-benar tepat sasaran.
“Saya mendorong agar seluruh kebijakan BUMN berbasis Satu Data Indonesia demi memastikan perusahaan negara benar-benar menjalankan mandat konstitusi, menghadirkan kesejahteraan, keadilan sosial, dan pembangunan yang berpihak pada rakyat,” jelasnya.
Rieke menambahkan, dengan pendekatan berbasis data yang terintegrasi, pemerintah dapat mengevaluasi sejauh mana kontribusi BUMN terhadap penurunan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi daerah.
Ia berharap, ke depan BUMN tidak hanya menjadi simbol kehadiran negara dalam sektor ekonomi, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah, termasuk di Kalimantan Timur yang selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional. (*)
