BERAU – DPRD Kabupaten Berau kembali menyoroti persoalan biaya administrasi dan sertifikasi bangunan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat. Anggota Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong, mengungkapkan bahwa sejumlah aturan yang saat ini berlaku masih menimbulkan beban finansial, terutama bagi warga berpenghasilan rendah serta masyarakat pedesaan.
Menurut Peri, keluhan warga terkait tarif administrasi saat mengurus sertifikat dan perizinan bangunan terus bermunculan. Banyak di antaranya mengaku kewalahan dengan biaya yang harus mereka bayarkan, padahal kebutuhan akan legalitas bangunan merupakan hal mendesak.
“Ini jelas memberatkan, terutama bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas,” ujarnya.
Peri menegaskan bahwa masalah tersebut tidak hanya dialami oleh warga yang mengurus bangunan pribadi. Ia menemukan bahwa beberapa proyek pemerintah pun masih dibebani tarif administrasi tertentu. Kondisi ini, menurutnya, menjadi indikasi kuat bahwa kebijakan yang ada perlu ditinjau ulang agar selaras dengan kepentingan masyarakat.
“Bukan hanya bangunan swasta, proyek pemerintah pun dikenakan tarif. Kami meminta aturan biaya ini dievaluasi agar tidak semakin menekan warga,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses administrasi bangunan.
Menurutnya, regulasi yang terlalu kaku berpotensi membuka celah terjadinya pungutan yang tidak sesuai ketentuan. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah agar melakukan koordinasi lintas instansi untuk menyusun mekanisme baru yang lebih sederhana, murah, dan mudah diakses.
Peri menilai bahwa penyesuaian kebijakan harus dilakukan secepatnya mengingat kebutuhan masyarakat terhadap sertifikasi dan legalitas bangunan semakin meningkat.
Ia menilai penyempurnaan aturan dapat mendorong iklim pembangunan yang lebih sehat, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses administrasi pemerintah.
“Kebijakan yang tepat akan membantu masyarakat dan menciptakan proses pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Berau,” pungkasnya. (ADV/Zahra/Redaksi)
