BERAU – Ketua DPRD Kabupaten Berau, Dedy Okto Nooryanto, mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mempermudah proses perizinan bagi nelayan tangkap di wilayah pesisir Berau. Hal ini disampaikan Dedy menyusul maraknya razia kapal tangkap yang dilakukan beberapa waktu terakhir dan berdampak pada aktivitas nelayan setempat.
Menurut Dedy, persoalan utama yang dihadapi nelayan bukan pada kepemilikan kapal atau kemampuan melaut, melainkan pada masalah administrasi perizinan yang dinilai masih rumit dan terpusat di tingkat kementerian. Dalam aturan kementerian itu, tangkap ikan ada batasan kedalaman.
“Nah, izin-izin itulah yang kemudian menjadi permasalahan. Jadi permasalahannya bukan di kapal, karena Kabupaten Berau sebenarnya sudah memiliki kapal tangkap yang memadai, tetapi di proses perizinan yang rumit,” ujarnya, Senin (27/10/2025).
Ia menjelaskan bahwa akibat ketatnya aturan dan sulitnya pengurusan izin, banyak nelayan yang akhirnya kesulitan untuk melaut. Situasi ini semakin diperparah dengan adanya razia kapal yang dilakukan aparat, membuat nelayan takut beroperasi di wilayah tangkapan mereka sendiri.
“Dikarenakan adanya razia, maka inilah yang menjadi permasalahan. Nelayan jadi tidak bisa melaut dengan tenang, padahal mereka mencari nafkah di wilayah sendiri,” jelasnya.
Dedy menyebut bahwa pihaknya telah menyampaikan aspirasi tersebut kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam pertemuan terakhir, kementerian berjanji akan mempermudah proses perizinan dengan membuka gerai layanan khusus bagi nelayan di daerah, termasuk di Berau.
“Kemarin, pihak kementerian berjanji akan membuka gerai pengurusan perizinan bagi nelayan. Jadi nelayan-nelayan Berau saat ini sedang menyiapkan berkas mereka untuk diurus di sini, tanpa harus jauh-jauh ke Jakarta,” tuturnya.
Ia berharap langkah tersebut dapat segera direalisasikan agar nelayan Berau dapat kembali beraktivitas normal tanpa dibayangi ketakutan akan razia atau sanksi administratif.
“Kami minta agar kementerian benar-benar mempermudah izin bagi mereka yang telah memiliki kapal tangkap di wilayah kelautan Berau. Kalau bisa, cukup diurus di daerah saja, jangan lagi harus ke pusat. Ini akan sangat membantu nelayan kami,” tegasnya.
Dedy menambahkan, DPRD Berau akan terus mengawal proses ini bersama pemerintah daerah dan instansi terkait, agar kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak pada kesejahteraan nelayan.
“Nelayan adalah ujung tombak sektor perikanan. Kalau mereka kesulitan izin, tentu berdampak pada ekonomi daerah juga,” pungkasnya. (ADV/Zahra/Redaksi)
