BERAU – Minimnya ketersediaan tenaga pendidik agama non-Muslim di sekolah-sekolah Kabupaten Berau kembali menjadi sorotan DPRD. Sekretaris Komisi I DPRD Berau DPRD Berau, Frans Lewi, menilai kondisi ini perlu segera ditangani pemerintah daerah karena berdampak langsung pada pemenuhan hak pendidikan siswa lintas agama. Ia mengungkapkan bahwa hingga kini jumlah guru agama Katolik dan Protestan masih sangat terbatas.
“Bahkan hanya beberapa sekolah yang memiliki guru agama dari kedua denominasi tersebut,” ujarnya.
Frans menjelaskan bahwa pada sejumlah sekolah, pembelajaran agama Katolik maupun Protestan seringkali diajarkan oleh guru yang sebenarnya tidak berasal dari latar belakang studi keagamaan tersebut.
Kondisi itu terjadi karena kebetulan guru yang bersangkutan memiliki keyakinan yang sama dengan siswa yang diajar, bukan karena ditugaskan secara profesional sebagai guru agama.
“Kebetulan guru itu beragama sama dengan muridnya, bukan karena memang ditugaskan sebagai guru agama,” jelasnya.
Ia menuturkan persoalan ini sebenarnya sudah dibahas dalam rapat antara DPRD Berau dan Dinas Pendidikan, namun hingga kini belum terlihat kebijakan konkret yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan kekurangan tenaga pengajar non-Muslim.
Menurut Frans, kesenjangan ini memerlukan perhatian serius, terutama pada sekolah negeri yang wajib memberikan pendidikan agama sesuai keyakinan masing-masing siswa.
“Kalau guru agama Islam pasti ada di setiap sekolah. Tapi untuk agama lainnya, belum merata. Ini menjadi PR besar agar semua siswa mendapat pendidikan agama yang layak,” tegasnya.
Lebih jauh, Frans menekankan bahwa pendidikan agama memiliki peran fundamental dalam membentuk karakter generasi muda. Ia berpendapat bahwa guru agama tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga menjadi pembimbing moral yang dapat membantu anak memahami batasan perilaku di tengah perkembangan zaman.
“Pendidikan agama menjadi bekal anak dalam memahami batasan pergaulan dan membentuk rasa takut kepada Tuhan,” katanya.
Melihat kondisi tersebut, DPRD Berau mendesak Pemkab untuk segera mengambil langkah strategis, baik melalui pembukaan formasi khusus guru agama non-Muslim pada rekrutmen ASN maupun lewat penempatan guru kontrak.
“Jika hal ini dipenuhi pasti emerataan pendidikan berlandaskan keberagaman dapat terwujud di seluruh wilayah Bumi Batiwakkal,” pungkasnya. (ADV)
