BERAU – Kasus dugaan penyimpangan seksual yang menyeret seorang mantan Duta Budaya Bersu 2022 sekaligus pembina pramuka di Kabupaten Berau memicu perhatian publik dan mendorong berbagai pihak meminta tindakan tegas.
Figur yang sebelumnya dikenal sebagai teladan itu kini harus berhadapan dengan proses hukum setelah laporan dugaan perbuatan tidak senonoh terhadap anak dan remaja mencuat. Ketua Komisi I DPRD Berau DPRD Berau, Elita Herlina, menjadi salah satu pihak yang memberikan tanggapan keras. Ia mengaku prihatin dan menilai kasus ini sebagai bentuk pelanggaran berat yang tidak dapat dibenarkan.
“Kami sangat menyayangkan adanya peristiwa seperti ini, apalagi melibatkan figur yang seharusnya menjadi panutan. Tindakan merugikan anak dan remaja secara seksual tidak bisa ditoleransi dalam kondisi apa pun,” tegasnya.
Elita mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak cepat dan profesional agar proses penyelidikan berjalan maksimal. Ia menilai kecepatan penanganan penting agar tidak ada korban tambahan yang muncul.
“Kami mendukung penuh langkah kepolisian untuk mengusut kasus ini secara menyeluruh. Jika ada korban lain, kami berharap mereka berani melapor agar fakta yang sebenarnya bisa terungkap,” ujarnya.
Selain mendorong penyelidikan hukum, Elita meminta adanya pendalaman terhadap seluruh aktivitas sosial dan kegiatan pembinaan yang pernah diikuti terduga pelaku. Hal ini dianggap penting untuk memastikan tidak ada insiden serupa di organisasi atau komunitas lainnya.
“Karena yang bersangkutan aktif di berbagai kegiatan kepemudaan, penting bagi pihak berwenang menelusuri kemungkinan adanya korban lain. Jangan sampai hanya terlihat sebagian,” terangnya.
Komisi I juga menekankan pentingnya perlindungan bagi para korban, termasuk dukungan psikologis untuk meminimalkan dampak trauma jangka panjang. Elita memastikan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas PPKBP3A Berau untuk menjamin pemulihan korban.
“Kami langsung menjalin komunikasi dengan Dinas PPKBP3A untuk memastikan langkah cepat dalam memberikan perlindungan dan pendampingan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa perbuatan terduga pelaku merupakan tindakan pribadi dan tidak mencerminkan lembaga mana pun. Elita juga menyinggung perlunya seleksi lebih ketat bagi para pendamping desa maupun pejuang Sigap, termasuk tes psikologis.
“Ini adalah perilaku oknum, bukan kesalahan lembaga. Ke depan, kami berharap proses rekrutmen pejuang Sigap melibatkan tes kejiwaan untuk memastikan kualitas dan integritas calon pendamping,” tutupnya. (ADV)
