BERAU – Upaya menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir kembali menjadi perhatian DPRD Berau DPRD Berau. Ketua Komisi III, Liliansyah, mendorong Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk memperkuat pemantauan kualitas lingkungan di kawasan wisata bahari, terutama melalui uji sampel air laut dan observasi berkala terhadap hutan mangrove.
Ia menilai langkah ini mendesak mengingat tingginya aktivitas industri di sekitar wilayah pesisir yang berpotensi mencemari perairan.
Menurut Liliansyah, ekosistem laut di Berau sangat bergantung pada kelestarian mangrove sebagai rumah bagi berbagai biota perikanan. Ia menegaskan bahwa kawasan pesisir memiliki fungsi ekologis penting yang tidak boleh diabaikan.
“Apalagi di kawasan pesisir kita banyak ekosistem perikanan yang bergantung pada kawasan mangrove,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta agar pengawasan kualitas air menjadi agenda rutin BKSDA demi mencegah kerusakan akibat limbah berbahaya, khususnya dari pabrik perkebunan sawit.
“Perlu dilakukan uji sampel kadar air laut secara berkala dan observasi hutan mangrove agar kawasan ini bebas dari pencemaran,” tambahnya.
Selain itu, ia mendorong sinergi antara Dinas Perikanan dan BKSDA untuk memetakan area yang harus steril dari aktivitas kimia. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar habitat ikan, udang, dan hewan laut lain tetap optimal.
Tidak hanya pemetaan, ia juga mengusulkan pemasangan papan informasi di kawasan mangrove agar masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya menjaga wilayah tersebut.
“Papan petunjuk diperlukan agar masyarakat paham bahwa kawasan ini harus dijaga demi kelangsungan habitat laut,” jelasnya.
Liliansyah juga menyoroti peran masyarakat pesisir yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian ekosistem laut. Ia menilai edukasi dan pelibatan aktif kelompok sadar lingkungan akan memberikan hasil lebih efektif.
“Kalau masyarakat dilibatkan, tentu akan lebih efektif dalam menjaga lingkungan,” tegasnya.
Di sisi lain, ia meminta Dinas Perikanan memperketat pengawasan alat tangkap ikan. Penggunaan alat yang mengandung zat berbahaya, kata Liliansyah, dapat mempercepat kerusakan lingkungan.
“Jika nelayan menggunakan alat tangkap berbahaya, tentu ekosistem di sekitarnya juga akan terdampak,” pungkasnya. (ADV)
