gubernurkaltim
wakilgubernurkaltim
banner 728x250

DPRD Berau Dorong Pemerataan Akses Kredit dari Dana Rp200 Triliun Pemerintah

Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P Mangunsong (KB)
banner 728x250

BERAU – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Berau, Rudi Parasian Mangunsong, menyambut baik kebijakan pemerintah pusat yang menyalurkan dana sebesar Rp200 triliun melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Langkah ini dinilai sebagai upaya nyata untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional, terutama bagi sektor usaha kecil dan menengah.

Menurut Rudi, tambahan likuiditas di sektor perbankan akan membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh akses pembiayaan.

“Manfaat stimulus ini jangan sampai hanya dirasakan kelompok atas saja. Saya berharap pelaku usaha menengah ke bawah bisa benar-benar memanfaatkan peluang ini untuk mengembangkan usaha mereka,” ujarnya, Minggu (26/10/2025).

Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut menilai, kehadiran stimulus besar ini menjadi angin segar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini terkendala permodalan.

Ia pun mendorong agar masyarakat di daerah segera memanfaatkan kesempatan ini dengan mengajukan kredit usaha melalui bank pelaksana.

“Besar kecilnya dana yang dikelola di tingkat kabupaten bukan hal utama. Yang penting, masyarakat bisa merasakan dampaknya secara langsung dan menggunakannya untuk kegiatan produktif,” katanya.

Sebagai lembaga yang membidangi urusan ekonomi dan keuangan, Komisi II DPRD Berau juga mengusulkan agar kebijakan serupa diterapkan pada bank daerah seperti Bankaltimtara. Rudi menilai, langkah itu penting agar penyaluran dana tidak hanya terfokus pada bank milik negara, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi lokal.

“Kalau hanya mengandalkan bank BUMN, tentu dana terbagi ke seluruh Indonesia. Tapi jika bank daerah juga diberi ruang yang sama, ekonomi lokal bisa lebih cepat tumbuh,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar pihak perbankan tidak terlalu kaku dalam menetapkan persyaratan kredit. Menurutnya, fleksibilitas diperlukan agar masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkan tidak terhambat oleh prosedur administrasi yang rumit.

Baca Juga  Optimalisasi Teknologi Digital untuk Dongkrak Pariwisata Berau

“Kalau ada syarat yang memberatkan, sebaiknya bisa disesuaikan. Semangatnya tetap untuk membantu masyarakat, bukan mempersulit,” pungkasnya. (ADV/Zahra/Redaksi) 

banner 728x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *