BERAU – Menurunnya proyeksi pendapatan daerah dalam Raperda APBD 2026 membuat DPRD Berau mengambil sikap tegas. Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menilai penurunan pendapatan hingga Rp1,4 triliun menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah harus menetapkan arah pembangunan dengan lebih selektif dan berbasis kebutuhan paling mendesak.
Ia menekankan bahwa situasi fiskal yang berat ini tidak boleh menjadi alasan melemahkan pelayanan dasar. “Kondisi anggaran 2026 menantang, tapi justru di sinilah kedisiplinan dalam menentukan prioritas diuji. Layanan yang menyentuh kebutuhan masyarakat tidak boleh dikorbankan,” ungkap Subroto usai rapat paripurna, Senin (24/11/25).
Belanja daerah yang juga mengalami pemangkasan hingga Rp1,748 triliun, menurutnya, harus ditata ulang dengan sangat hati-hati. Pemotongan anggaran, tegas Subroto, tidak boleh dilakukan secara merata tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat. Ia menyoroti sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur kampung, serta pelayanan publik dasar lainnya.
“Program yang benar-benar menyentuh warga harus tetap diutamakan. Pemangkasan harus tepat sasaran dan mempertimbangkan urgensi, bukan dilakukan asal rata,” ujarnya.
Selain itu, DPRD akan memastikan pos-pos belanja yang tidak mendesak dapat dialihkan untuk memperkuat kebutuhan prioritas. Subroto juga mendukung strategi peningkatan PAD melalui digitalisasi pajak hingga optimalisasi BUMD. Namun ia mengingatkan bahwa kebijakan penambahan pendapatan tidak boleh membebani masyarakat kecil.
“Pendapatan daerah harus naik, tapi jangan sampai menjadi beban baru bagi UMKM atau kelompok rentan yang masih berusaha bangkit,” jelasnya.
Ia turut mengapresiasi rencana insentif reklame bagi UMKM, sembari meminta kebijakan itu diperluas agar dampaknya lebih terasa.
Dengan fiskal yang semakin ketat dan adanya dana earmark yang membatasi fleksibilitas anggaran, Subroto meminta Pemkab Berau untuk lebih terbuka menyampaikan prioritas pembangunan 2026.
“Tahun depan adalah momentum keberanian memilih program yang benar-benar dibutuhkan warga, bukan sekadar mengikuti pola lama,” katanya.
Ia memastikan DPRD siap membahas APBD secara teliti tanpa mengabaikan ketepatan waktu. “Setiap rupiah harus dipastikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Pembahasan APBD 2026 akan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan hingga penetapan sesuai ketentuan regulasi. (ADV)
