gubernurkaltim
wakilgubernurkaltim
banner 728x250

DPRD Berau Minta Sistem Portal di PSAD Dievaluasi

Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P Mangunsong (KB)
banner 728x250

BERAU – Penerapan portal elektronik di Pasar Sanggam Adji Dilayas mendapat perhatian dari Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Mangunsong. Sistem tersebut dinilai perlu segera dievaluasi agar tidak menghambat aktivitas perdagangan di kawasan pasar.

Rudi menyampaikan, pemerintah daerah perlu terlebih dahulu mengidentifikasi sumber persoalan yang muncul, apakah berkaitan dengan tarif retribusi atau justru dari mekanisme portal elektronik yang diterapkan.

Menurutnya, jika sistem portal menyebabkan proses keluar-masuk kendaraan menjadi lambat, maka perlu dilakukan perbaikan agar aktivitas di pasar tetap berjalan lancar.

“Yang harus dicari terlebih dulu adalah akar masalahnya. Apakah dari tarif atau dari sistem portalnya. Kalau portal ini membuat akses menjadi lambat, tentu harus segera diperbaiki,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa retribusi pasar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bagian dari pendapatan daerah. Namun, penerapannya tetap harus mempertimbangkan kenyamanan pedagang maupun pengunjung.

Rudi menilai antrean kendaraan yang terlalu panjang berpotensi merugikan pedagang karena bisa menurunkan minat masyarakat untuk datang berbelanja.

“Kalau antreannya panjang, tentu bisa berdampak pada pedagang. Masyarakat bisa saja jadi enggan masuk pasar,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti masih terbatasnya sosialisasi mengenai penerapan portal elektronik tersebut. Meski pedagang telah dibekali kartu akses, banyak pengunjung pasar yang belum memahami mekanisme baru yang diberlakukan.

“Portal ini baru berjalan beberapa hari, sementara sosialisasinya masih terbatas. Banyak masyarakat yang belum memahami sistemnya,” jelasnya.

Meski demikian, Komisi II DPRD Berau tetap mendukung langkah digitalisasi pengelolaan retribusi pasar. Penerapan teknologi dinilai dapat membantu meningkatkan transparansi sekaligus meminimalkan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun ia menegaskan, kesiapan sistem dan perencanaan penerapan kebijakan harus benar-benar matang agar tujuan peningkatan PAD tidak justru menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.

Baca Juga  DPRD Berau Dorong Perusda Tingkatkan Kontribusi, PT HSB Targetkan Laba Rp7 Miliar di 2025

“Teknologi tentu harus kita ikuti, tetapi sistemnya juga harus dipersiapkan dengan baik agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat di pasar,” pungkasnya. (ADV) 

banner 728x90
SMSI