BERAU – Anggota Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong, menyoroti pentingnya peran ketua RT dan masyarakat dalam memastikan pendataan warga dilakukan secara rutin, lengkap, dan akurat. Ia menilai, pendataan yang baik bukan hanya menyangkut aspek keamanan lingkungan, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial serta memperbarui data kependudukan.
“Pendataan warga bukan hanya soal keamanan. Ini juga berkaitan dengan bagaimana warga bisa mendapatkan haknya, termasuk bantuan dari pemerintah. Kalau datanya tidak ter-update, banyak yang bisa terlewat,” tegasnya.
Menurutnya, di era digital saat ini, keakuratan data kependudukan menjadi sangat penting agar program pemerintah berjalan tepat sasaran. Namun, hal ini masih terkendala karena belum semua RT menjalankan pendataan secara optimal.
Ia mencontohkan, warga pendatang atau keluarga dari luar daerah sering kali tidak segera dilaporkan ke RT setempat, sehingga data populasi tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
Peri menjelaskan bahwa pendataan yang akurat akan sangat membantu perangkat kampung dan instansi seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam melakukan verifikasi data.
“Data warga yang mutakhir akan sangat membantu ketika pemerintah menyalurkan bantuan pangan, pendidikan, kesehatan, maupun program sosial lainnya. Jadi ini bukan sekadar administrasi, tapi juga menyangkut kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih adanya kasus warga yang berhak mendapatkan bantuan namun tidak tercatat karena data belum diperbarui. Ketua RT, menurutnya, perlu lebih proaktif mendata penghuni rumah kontrakan, kos, maupun pekerja sementara.
“Kadang mereka tinggal berbulan-bulan tapi tidak pernah dilaporkan. Akibatnya, data kita tidak akurat dan bisa memengaruhi berbagai layanan publik,” tambahnya.
Lebih jauh, Peri menegaskan bahwa pendataan yang baik menjadi dasar bagi kebijakan berbasis data (data-driven policy). Pemerintah daerah dapat menentukan arah pembangunan dan alokasi anggaran sesuai kebutuhan nyata di lapangan.
“Kalau data kita kuat, pemerintah bisa bekerja lebih cepat dan tepat. Mulai dari pembangunan fasilitas umum hingga penyaluran bantuan sosial, semuanya bergantung pada data yang valid,” pungkasnya. (ADV/Zahra/Redaksi)
