BERAU – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk mewujudkan zona integritas dan meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) mendapat dukungan penuh dari Anggota Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi.
Legislator yang dikenal dengan sapaan Daeng Iccang itu menilai langkah tersebut sebagai momentum penting untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan transparan dan berpihak pada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa besarnya alokasi APBD setiap tahun harus diikuti dengan tata kelola yang bersih dan bebas dari praktik penyimpangan.
“APBD kita nilainya besar, jadi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Membangun zona integritas adalah langkah tepat untuk memastikan hal itu,” ucapnya.
Ichsan menjelaskan bahwa keberhasilan mewujudkan WBK tidak hanya bergantung pada satu instansi, tetapi perlu dukungan dan komitmen dari seluruh elemen pemerintah daerah.
Mulai dari proses penyusunan anggaran, pelaksanaan program, hingga evaluasi dan pelaporan harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia mengingatkan bahwa korupsi memiliki efek domino yang sangat merugikan pembangunan daerah.
“Korupsi bukan hanya soal kerugian uang negara, tetapi menghentikan kemajuan dan merusak kepercayaan publik. Maka pencegahan harus dimulai sejak dini,” tegasnya.
Dalam evaluasinya, Ichsan juga menyoroti masih kuatnya fokus pembangunan pada infrastruktur fisik, sementara sektor pendidikan dan kesehatan dinilai belum mendapatkan perhatian yang seimbang. Padahal, kedua sektor tersebut sangat menentukan kualitas sumber daya manusia di Berau.
“Kita sering bicara tentang pembangunan fisik, tetapi jangan lupa bahwa pendidikan dan kesehatan juga fundamental. Kalau anggaran sudah dialokasikan tetapi manfaatnya belum terasa, kita patut bertanya: ke mana sebenarnya anggaran itu digunakan?” ujarnya.
Ichsan memastikan fungsi pengawasan DPRD terhadap seluruh kegiatan pemerintah daerah akan berjalan lebih maksimal. Menurutnya, pengawasan yang kuat akan membantu memastikan setiap rupiah dari APBD tersalurkan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Tugas kami sebagai legislatif adalah memastikan anggaran berjalan sesuai rencana dan berpihak pada rakyat. Pengawasan dan evaluasi akan terus kami lakukan,” tutupnya. (ADV/Zahra/Redaksi)
