DPRD Nilai Posko Perbatasan Jadi Kunci Jaga Stabilitas di Tengah Sengketa Berau–Kutim

BERAU – Keberadaan posko keamanan di wilayah perbatasan Kabupaten Berau dan Kutai Timur (Kutim) dinilai menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas masyarakat di tengah polemik batas wilayah yang hingga kini belum menemukan titik terang.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris, menegaskan bahwa posko yang telah didirikan di sejumlah titik rawan, seperti Kampung Biatan Ilir dan Biatan Ulu, memiliki peran penting dalam meredam potensi konflik di lapangan.

Menurutnya, dinamika perbedaan persepsi terkait batas administratif wilayah berpotensi memicu gesekan antarwarga jika tidak diantisipasi secara serius sejak awal. Oleh karena itu, kehadiran aparat melalui posko menjadi salah satu langkah preventif yang dinilai efektif.

“Kehadiran aparat di kawasan itu bisa meredam potensi gesekan yang bisa muncul sewaktu-waktu,” ujarnya.

Ia menjelaskan, fungsi posko tidak hanya sebatas pengamanan, tetapi juga sebagai pusat koordinasi dan pemantauan kondisi di lapangan. Dengan adanya posko, komunikasi antara aparat dan masyarakat dapat terjalin lebih intensif sehingga setiap potensi konflik dapat segera ditangani.

“Keberadaan posko ini bagus untuk pusat koordinasi sekaligus pemantauan kondisi di lapangan,” terangnya.

Selain itu, Waris juga menekankan pentingnya pendekatan persuasif kepada masyarakat. Ia mengingatkan agar warga tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar, terutama di tengah situasi yang sensitif seperti sengketa wilayah.

“Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga agar masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar,” tegasnya.

Menurutnya, keberadaan posko menjadi simbol kehadiran negara dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Upaya ini juga mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga kondusivitas.

Di sisi lain, ia berharap pemerintah daerah bersama pihak terkait dapat segera menyelesaikan persoalan batas wilayah secara administratif agar tidak berlarut-larut dan menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.

“Selama belum ada kepastian hukum terkait batas wilayah, keberadaan posko keamanan kami nilai tetap relevan dan harus dipertahankan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban serta mencegah konflik horizontal di tengah masyarakat perbatasan,” tandasnya. (ADV)