BERAU – Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menegaskan bahwa persoalan kampung berstatus rawan pangan di Kabupaten Berau harus menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Ia menilai, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat menurunkan ketahanan pangan daerah sekaligus mengancam kualitas hidup masyarakat.
Elita menuturkan bahwa ketersediaan pangan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga berkaitan erat dengan pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat dan produktif. Ia mengingatkan bahwa melemahnya ketahanan pangan dapat memicu masalah gizi, kesehatan, dan mempengaruhi perkembangan sosial masyarakat secara keseluruhan.
“Masalah pangan bukan hanya soal makan atau tidak makan, tapi bisa memicu krisis yang jauh lebih besar, termasuk persoalan gizi dan kualitas SDM, ” ujarnya.
Salah satu faktor yang harus mendapat perhatian serius adalah infrastruktur, khususnya aksesibilitas menuju kampung-kampung terpencil.
Menurutnya, distribusi pangan akan selalu terkendala selama akses jalan, jembatan ataupun sarana transportasi di daerah pedalaman tidak dibenahi secara menyeluruh. Ia menilai bahwa pembangunan infrastruktur yang merata akan memberikan dampak signifikan dalam mempercepat penanganan kampung rawan pangan.
Selain itu, Elita juga meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk lebih aktif menggali potensi lokal di setiap kampung. Menurutnya, penguatan potensi lokal dapat menjadi solusi jangka panjang dalam melepaskan wilayah tertentu dari status rawan pangan.
“OPD harus bisa membangkitkan semangat masyarakat sekaligus mengoptimalkan potensi kampung agar masalah pangan bisa benar-benar ditangani, ” tegasnya.
Tidak hanya itu, ia mendorong adanya kerja sama lintas sektor yang lebih terintegrasi antara OPD, pemerintah kampung, hingga lembaga pendukung lainnya. Upaya kolaboratif dinilai penting untuk memastikan program-program ketahanan pangan dapat berjalan berkesinambungan, bukan sekadar bersifat sementara.
Elita menegaskan bahwa DPRD Berau akan terus memberikan dukungan, baik dalam bentuk kebijakan maupun penganggaran, demi mempercepat penyelesaian persoalan rawan pangan di daerah.
“Kami di DPRD siap berkolaborasi, termasuk melalui dukungan kebijakan dan anggaran, agar penanganan kampung rawan pangan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat,” pungkasnya. (ADV)
